border=

Pemerintah Segera Luncurkan Program Reforma Agraria

reforma agraria
(Hamparan sawah yang masih terawat sungguh menyejukkan mata. Pemandangan seperti ini akan banyak kita jumpai jika program reforma agraria pemerintah berjalan optimal. Foto courtesy prfmnews.com)

Pomidor – Komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk pemerataan ekonomi tampaknya akan kian kencang dilakukan. Setelah kebijakan BBM satu harga, pembangunan infrastruktur berupa jalan, waduk dan bendungan irigasi, serta berbagai kebijakan pembangunan lainnya, kini perhatian pemerintah beralih pada rencana bagi-bagi lahan untuk sektor pertanian. Tersedia lahan seluas 12,7 juta hektare yang siap diberikan kepada rakyat (petani), koperasi, pondok pesantren, dan masyarakat adat.

Alasan utama kebijakan bagi-bagi lahan ini adalah untuk mengatasi ketimpangan ekonomi serta redistribusi aset. Sebab, dari total 26,14 juta keluarga petani, 56,12 persennya tidak memiliki tanah atau kepemilikan lahannya tidak lebih luas dari 0,3 hektare. Dengan kata lain, sebagian besar petani kita adalah petani gurem.

 border=

Secara tekhnis, pembagian lahan akan diberikan per kelompok tani, bukan perseorangan. Tetapi pemerintah memastikan, tetap ada hak individu dalam pengelolaan lahan yang dibagikan tersebut. Sedangkan soal luasannya, tentu tidak akan sama antara di Jawa dengan di luar Jawa mengingat ketersediaan lahan yang ada juga berbeda.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan agar program reforma agraria ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah memberikan panduan mengenai tanaman yang perlu dibudidayakan dalam satu cluster.

“Katakanlah satu cluster isi 100 hektar. 10 hektar untuk sayuran, sisanya harus tanaman komersial, apakah itu jagung, cabai, melon, atau apa.”

Darmin menambahkan pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur paska panen, seperti gudang atau lumbung. Tak ketinggalan, pengusaha pun digandeng untuk membeli produk pertanian masyarakat. Namun mereka hanya boleh menjadi off taker untuk membantu distribusi produksi dan tidak boleh menjadi pemilik. Mengenai permodalannya, pemerintah sudah menyiapkan KUR.

Baca juga :

Rumput Laut dan Singkong Alternatif Pengganti Plastik

Sementara itu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyiapkan 15 lokasi untuk program perhutanan sosial. Luas lahannya sekitar 100 ribu hektar yang sebagian besar berada di luar Jawa.

Ada pun lokasi program perhutanan sosial di Jawa adalah, Probolinggo, Jawa Timur (1500 ha), Pemalang, Jawa Tengah (700 ha), Teluk Jambe, Karawang (1800 ha) dan Bogor, Jawa Barat (80 ha).

Sedang di luar Jawa, ada 2 titik di Kalimantan Selatan, yakni Tanah Bumbu (2700 ha) dan Tanah Laut (400 ha), Musi Rawas, Sumatra Selatan (15 ribu ha), serta Pelalawan, Riau (72 ribu ha).

Rencananya, kebijakan reforma agraria ini akan diluncurkan segera setelah lebaran tahun ini. (inot)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan