Hindari Penyelewengan Dana Desa, Ini 5 Saran Jaksa Agung

5 saran Jaksa Agung hindari penyelewengan dana desa
(Kejaksaan Agung mengusulkan 5 saran untuk menghindari terulangnya kembali penyalahgunaan dana desa. Foto : pinterest.com)

Pomidor – Tertangkapnya peran seorang kepala Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi dana desa di Pamekasan, Madura, membuat Kejaksaan Agung mengeluarkan sejumlah usulan. Tujuannya menghindari adanya penyelewengan dana desa di masa mendatang.

Usulan itu disampaikan Jaksa Agung Prasetyo dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (11/9). Kata Prasetyo, pihaknya sudah bertemu dan berdiskusi dengan Satuan Tugas Dana Desa yang dipimpin mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto.

“Kami memberikan beberapa saran, usulan dan pokok pikiran bagimana mengoptimalkan penggunaan dana desa termasuk mengeliminir penyelewengan dana desa yang terjadi,” kata Prasetyo seperti dilansir Berita Satu.

Saran itu adalah sebagai berikut: Pertama, sebelum mendapatkan jatah dana yang diterimakan kepada mereka, perangkat desa terlebih dahulu membuat dan mengajukan proposal untuk program yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya. Proposal disusun tranpsaran bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar diketahui secara luas tentang program dan besaran biaya.‎

Kedua, setiap proposal yang masuk perlu diverifikasi, yang dilakukan aparat di Kabupaten/Kota, tentang kelayakan dan kebutuhan rill. Hal ini agar alokasi dana desa sesuai dengan sasaran, mudah dikontrol, dan diketahui realisasi dan hasilnya.

Ketiga, penyaluran dana desa dilakukan melalui bank pemerintah, bukan ke rekening kas daerah. Semisal melalui Bank Rakyat Indonesia atau Bank Negara Indonesia 1946, yang memiliki jaringan hingga ke kecamatan dan pedesaan.

Dengan penyaluran dana melalui bank pemerintah ini, kata Jaksa Agung, diharapkan akan ikut mengontrol pengelolaan dan hasil yang dicapai. Pencairan dana desa juga dilakukan setelah ada rekomendasi dari camat setempat.

“Ini sudah disampaikan ke presiden agar pencairan dana bukan ke daerah, tapi ke bank pemerintah. Karena di rekening umum daerah ini banyak anggaran seperti dana desa, dan lain-lain, yang akan menimbulkan confuse (membuat bingung),” ujar Prasetyo.

Baca juga :

3 Daerah Ini Rawan Selewengkan Dana Desa

Presiden Minta Evaluasi Penyaluran Dana Desa

Keempat, Kejaksaan Agung mengusulkan agar pemangku kepentingan yang memiliki aplikasi sistem keuangan desa dilibatkan. Sebab bila diterapkan, akan memudahkan pengontrolan dan pengawasan.‎

Kelima, Kejaksaan Agung memanfaatkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang memiliki kedudukan di setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.‎ (inot)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan