Bank Pertanian Adalah Sebuah Keniscayaan

bank pertanian sebuah keniscayaan
(Karakteristik khusus yang ada pada sektor pertanian, menjadikan bank pertanian sangat dibutuhkan keberadaannya. Karakteristik khusus ini pulalah yang membuat sektor ini sulit dilayani bank konvensional. Foto : beritasatu.com)

Pomidor.id – Pemerintah kecewa dengan kinerja penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). KUR yang sejak awal antara lain dirancang untuk menjangkau sektor pertanian, ternyata jauh panggang dari api. Kredit yang bunganya bersubsidi itu sebagian besar mengalir ke usaha perdagangan terkait dengan pangan. Sampai akhir November 2016, usaha perdagangan menikmati 68,36% dari Rp 85 triliun KUR yang disalurkan. Pertanian dan kehutanan hanya menyerap 15,16%. Sisanya mengalir ke sektor jasa, dan industri pengolahan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, terdapat tiga alasan utama mengapa UKM sektor pertanian sulit mendapatkan pembiayaan KUR. Pertama, akses informasi yang tak sampai pada petani.

Kedua, perbankan enggan masuk ke sektor kurang populer, seperti pertanian. Ini terjadi karena tidak ada data pasti soal pendapatan petani sehingga perbankan takut mengambil risiko terjadi kredit macet.

Ketiga, rendahnya inovasi di bidang pertanian, terutama inovasi kelembagaan petani. Ketiga penyebab versi Muliaman Hadad itu ada benarnya. Soal kelembagaan petani misalnya, menurut Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian 2013, kurang dari 20% petani yang aktif mengikuti penyuluhan.

Petani juga tidak memanfaatkan fasilitas koperasi untuk mendukung usaha taninya. Minat petani menjadi anggota kelompok tani lebih baik, tapi sebagian besar kelompok tani dibentuk atas respons kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok untuk bisa mendapatkan pelbagai bantuan. Kelembagaan petani yang kredibel akan mempermudah akses ke lembaga pembiayaan.

Rendahnya petani tergabung dalam kelembagaan yang kredibel membuat hanya 3% Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) yang mendapat kredit dari perbankan. Sisanya memakai modal sendiri. Ironisnya, kredit yang kecil itu ternyata lebih banyak dinikmati petani berpendapatan tinggi. Lebih 50% petani yang pernah mengajukan kredit mengaku prosesnya lama, berbelit dan terlalu formal. Lalu, 25% mengaku tidak punya agunan berupa sertifikat. Padahal, hanya seperlima lahan yang dimiliki RTUP memiliki sertifikat.

Namun demikian, elaborasi tiga penyebab rendahnya akses terhadap perbankan sektor pertanian versi Muliaman Hadad tidak cukup. Soal risiko sektor pertanian yang dikhawatirkan bakal menumpuk kredit macet misalnya, ini bisa diperdebatkan. Bukankah selama ini kredit macet di sektor pertanian amat kecil? Di kalangan perbankan memang berlaku prinsip banks follow the business. Pertanyannya, apa kurang menariknya sektor pertanian? Bukankah sektor ini basic need yang tidak tergantikan oleh sektor lain?

Harus diakui, risiko sektor pertanian tinggi dan kompleks, tetapi tetap saja aktivitas pertanian rasional secara bisnis. Buktinya, di sejumlah negara seperti Thailand, Tiongkok, Belanda dan Amerika Serikat ada bank pertanian. Bank-bank itu hidup bersama dengan bank umum. Bank-bank tersebut tidak hanya eksis dan super-sehat, tetapi juga berkembang pesat, bahkan operasinya mendunia, seperti Agricole dan Rabobank. Karena itu, penilaian sektor pertanian tidak bankable yang banyak dianut para bankir telah usang.

Menyerahkan akses permodalan sektor pertanian melalui bank umum atau membentuk divisi khusus di bank umum, seperti ditempuh pemerintah selama ini, terbukti tidak mengubah apa-apa. Bukankah selama ini sudah ada peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bank-bank umum nasional menyalurkan 20% kreditnya untuk UKM (di dalamnya termasuk pertanian)?

Apakah persoalan pembiayaan pertanian selesai? Selama 50 tahun terakhir bukankah total kredit perbankan yang mengalir ke sektor pertanian hanya 7-8% dari total kredit? Itu pun sebagian besar kredit mengalir ke perkebunan sawit. Bukankah sektor pertanian masih ditekuni 39% warga negeri ini? Menyimak data-data itu, tentu tidak adil sektor yang masih jadi gantungan hidup mayoritas warga ternyata kurang mendapatkan sentuhan pelayanan perbankan.

Pada titik inilah pro kontra perlunya bank khusus, yakni bank pertanian, menjadi tidak relevan. Sebaliknya, paparan di atas menunjuk pada satu titik: bank pertanian adalah sebuah keniscayaan. Tentu ada trade off dengan spesialisasi bank pertanian. Namun, dengan masih dominannya pertanian dalam perekonomian nasional dan berbagai produk dari hasil-hasil pertanian, sektor pertanian merupakan ruang usaha yang besar bagi perbankan.

Menyerahkan akses keuangan sektor pertanian kepada bank umum terbukti telah gagal. Bank-bank umum dengan sistem yang konvensional tidak mampu menemu-kenali karakteristik sektor pertanian yang khas. Karakteristik yang khas tentu memerlukan skim, pelayanan, dan sentuhan khusus.

Contoh sederhana adalah petani padi. Apabila petani padi yang baru terima kredit diharuskan membayar cicilan pada bulan berikutnya, seperti berlaku pada bank umum, tentu mereka tak sanggup. Karena mereka masih mengolah tanah atau menanam. Sebuah kesalahan besar memperlakukan sektor khas dengan layanan umum.

Baca juga :

Bertani itu Bersedekah

Industri Pertanian Sudah Mendesak, Bos

Para pegiat perbankan dan lembaga keuangan di negeri ini perlu belajar dari Agricole atau Rabobank. Untuk memastikan skim kreditnya sesuai kebutuhan petani, di kedua bank itu ada divisi litbang (penelitian dan pengembangan). Divisi ini tidak hanya secara khusus merakit aneka skim kredit, tapi juga memastikan kredit yang disalurkan buat petani tidak berakhir macet.

Divisi ini disokong puluhan peneliti dan staf organik. Kalau hal semacam ini tak menjadi concern bank umum bagaimana bisa kenal pertanian? Untuk membentuk bank pertanian, kata kuncinya satu: keberpihakan. Dua jalan bisa ditempuh. Pertama, mengamendemen UU No 10/1998 tentang Perbankan dengan memasukkan bank pertanian sebagai bentuk bank, selain bank umum dan BPR. Ini perlu waktu dan tidak bisa dipastikan kapan bakal terbentuk.

Kedua, membentuk lembaga keuangan khusus tetapi boleh menggunakan istilah bank, seperti Bank Pertanian Malaysia (BPM). BPM bukanlah lembaga perbankan, tetapi mendapatkan tugas khusus: melayani sektor pertanian. Jalan mana yang akan ditempuh itu pilihan teknis, bukan soal taktis.

 

Artikel ini merupakan kutipan utuh dari tulisan Khudori yang dimuat di laman Berita Satu. Kendati ditulis di awal tahun 2017, namun topik artikel ini masih sangat relevan hingga saat ini.

Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), penulis buku ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosialekonomi pertanian dan globalisasi.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan