Industri Perberasan Nasional Harus Diperkuat

industri perberasan nasional
(Selain harus bervisi jauh ke depan, industri perberasan nasional juga harus diperkuat dengan sinergi antara pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk industri penggilingan padi nasional. Foto : kpa.or.id)

Pomidor – Untuk menelaah berbagai persoalan dan peluang industri perberasan nasional, Kementrian Pertanian mengadakan Fokus Group Discussion (FGD) pada hari Selasa, (3/10). Dalam acara tersebut hadir stakeholder industri pangan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Selain itu ada pula jajaran kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) serta kalangan Akademisi.

Dalam pertemuan tersebut, Perpadi melalui ketua umumnya, Sutarto Alimoeso, mengatakan sebagai komoditas pangan pokok, industri perberasan nasional tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar. Untuk itu peran Bulog harus dioptimalkan sehingga mampu menjadi market leader.

Sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah dengan pelaku usaha penggilingan padi, baik yang berskala kecil maupun besar, juga harus lebih ditingkatkan lagi untuk mendukung industri perberasan nasional. Dengan demikian, jangkauan Bulog untuk memperbanyak pusat-pusat industri pangan bisa sampai ke daerah.

“Kunci untuk menjamin ketersediaan beras dalam negeri harus perkuat sinergi semua pihak. Pemerintah harus membina penggilingan beras kecil dengan revitalisasi dan menyiapkan alat mesin pengering. Penggilingan skala beras didorong untuk hasilkan beras kualitas ekspor,” ungkapnya dikutip dari laman resmi Kementrian Pertanian.

Sutarto menambahkan, pemerintah tidak perlu impor beras pecah 100 persen karena dapat diproduksi di dalam negeri. Ia juga menolak liberalisasi beras sebagai bahan pangan pokok.

“Kita sudah swasembada beras. Kini pendekatan ke arah kesejahteraan. Harga pembelian pemerintah tidak cocok lagi Rp 3.700 per kg. Harusnya dinaikkan,” tegasnya.

Sementara itu, akademisi dari IPB, Edi Santosa, menilai penetapan secara nasional Harga Eceran Tertinggi (HET) beras berpengaruh positif pada stabilnya harga.

“Dampak penetapan HET membuat petani tulen lebih bergairah tanam padi karena ada kepastian harga,” kata Edi Santoso.

Baca juga : 

Presiden : Petani Harus Bentuk Kelompok Badan Usaha

Modernisasi Pertanian Untuk Tekan Biaya Produksi

Sedangkan dari Kementrian Perdagangan, Ninuk Rahayuningrum yang merupakan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, mengungkapkan pemberlakukan HET beras adalah mandat presiden. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga sekaligus mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri. Penetapan besaran HET tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah, melainkan melibatkan semua pihak.

“HET melindungi konsumen dan juga kesejahteraan petani. Adanya HET dapat menstabilkan harga, mempersempit disparitas dan memutus penyelundupan beras impor,” kata Ninuk. (inot)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan