7 Langkah Strategis Pemerintah Atasi Resistensi Antimikroba

antibiotik berlebihan bisa picu resistensi antimikroba

Pomidor.id – Kementrian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan merespon isu Resistensi Antimikroba atau biasa disebutt Antimicrobial Resistance (AMR) dengan menyiapkan langkah-langkah strategis pengendaliannya. Hal itu disampaikan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Syamsul Ma’arif, akhir pekan lalu.

Link Banner

Isu AMR akhir-akhir ini sedang mencuat dan menjadi perhatian semua pihak, baik di lingkup kesehatan manusia, lingkungan, perikanan serta di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Pemerintah pun tak tinggal diam dan menyiapkan 7 langkah strategis pengendalian AMR.

Mengutip laman Kementrian Pertanian, 7 langkah pengendalian Antimicrobial Resistance tersebut adalah :

(1). Dari sisi regulasi, melakukan pelarangan penggunaan antibiotik sebagai growth promoter.

(2). Terlibat dan berperan aktif dalam pembuatan dan menyepakati NAP (Nasional Action Plan atau Rencana Aksi Nasional). NAP ini upaya bersama penanggulangan AMR antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, BPOM dan beberapa Kementerian serta lembaga pemerintah lainnya  dalam kerangka pendekatan “One Health”.

(3). Memulai surveilans Resistensi Antimikroba di wilayah kerja Balai Veteriner Subang (Jawa Barat, Banten dan Jabodetabek).

(4). Melakukan pilot survey penggunaan antimikroba (AMU = Antimicrobial Usage) di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada 360 peternakan ayam pedaging (Broiler).

(5). Melakukan Kuliah Umum (Studium General) untuk meningkatkan kesadaran penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab di beberapa fakultas kedokteran hewan (IPB, UNAIR UNHAS, UGM, dan UDAYANA pada tahun ini).

(6). Merancang pembuatan Komite Pengendali Resistensi Antimikroba (KPRA).

(7). Penyusunan Permentan untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba.

Bahaya resistensi erat kaitannya dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, penerapan biosecurity dan higiene sanitasi, serta sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan.

Artikel Terkait : WHO : Stop Penggunaan Antibiotik pada Ternak yang Sehat

“Kita harapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah akan efektif untuk menjawab tantangan ancaman resistensi antibiotik”, ujar Syamsul Ma’arif.

Syamsul Ma’arif menyampaikan, Resistensi Antimikroba menimbulkan ancaman kesehatan global yang signifikan terhadap populasi di seluruh dunia.

“Dengan perkembangan global, mikro-organisme resisten dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga tidak ada negara yang terhindar dari masalah resistensi antimikroba,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya menyebarkan informasi secara luas kepada seluruh pihak yang berkepentingan langsung terkait pentingnya penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab untuk mengendalikan resistensi antimikroba, serta dampak yang mungkin ditimbulkannya. Selain itu juga untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya peran Good Farming Practices (implementasi biosekuriti 3 zona, vaksinasi, higiene dan sanitasi), sehingga dapat mengurangi kejadian penyakit dan penggunaan antibiotic.

Penyebarluasan informasi tersebut bisa melalui sarasehan, seminar maupun kegiatan publik lainnya.

“Selanjutnya kami juga ingin mempromosikan tentang produksi unggas yang sehat dan berkualitas. Dengan demikian ada jaminan keamanan pangan untuk konsumsi manusia, sekaligus mensosialisasikan dukungan pemerintah dalam pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan (AGP),” imbuhnya.

Artikel Terkait : Bakteri di Peternakan Ayam Bisa Menyebar ke Lahan Pertanian

Sementara itu, Ni Made Ria, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan mewakili Direktur Kesehatan Hewan meyampaikan kepada para pelaku usaha untuk menghentikan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau Antibiotic for Growth Promoter (AGP).

“Regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan Permentan No.  14 tahun 2017 tentang Klasifikasi obat hewan, serta mengacu pada amanat UU No. 41 tahun 2014 Jo. UU no 18  tentang peternakan dan kesehatan hewan “antibiotik untuk AGP dilarang untuk diedarkan dan digunakan sampai batas waktu 31 Desember 2017,” Ni Made Ria menjelaskan.

(pemberian antibiotik pada ternak yang sehat justru berbahaya karena bisa memicu resistensi antimikroba.)

Ia juga mengatakan, pelaku usaha wajib melakukan peresepan oleh dokter hewan dalam penggunaan obat keras untuk pengobatan. Sebab hal itu telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

“Penggunaan antibiotik tanpa resep atau tanpa pengawasan supervisi medis menyebabkan penggunaan antibiotik tidak tepat merupakan salah satu faktor pencetus resistensi antimikroba”, terang Ni Made Ria.

Sedangkan perwakilan Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies (CIVAS), Riana Arif, menyampaikan, fakta-fakta di lapangan tentang pola penggunaan antibiotik di peternakan dari hasil kajian yang pernah dilakukan di Jawa Tengah.

“Gambaran ancaman resistensi antimikroba yang kian nyata. Hasil survei responden peternak, pekerja peternakan, dan masyarakat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, serta pengendalian praktik penggunaan antibiotik yang tidak bertanggungjawab dan tidak bijak di peternakan maupun di masyarakat,” ungkap Riana.

“Tingkat pengetahuan dari mayoritas responden peternak mengenai resistensi antibiotik masih rendah, begitu juga dengan masyarakat,” sambungnya.

Artikel Terkait : Bioaktif Lidah Buaya, Alternatif Antibiotik Pada Ayam Petelur

Dari sisi peternak, Robby yang mewakili peternak menyampaikan testimoninya dalam menerapkan Model Biosecurity 3 Zona.

Biosekuriti merupakan praktik manajemen dengan mengurangi potensi transmisi perkembangan organisme seperti virus Avian Influenza (AI) dalam menyerang hewan dan  manusia.

“Penerapan biosecurity 3 zona dan higiene sanitasi, efektif mengurangi penggunaan antibiotik,”  jelas Robby.

Ada pun Senior Veteriner, mengatakan, saat ini model biosecurity 3 zona telah direplikasikan di 12 Provinsi oleh 153 petugas dinas dari kabupaten/kota yang berkompetensi PVUK (Pelayanan Veteriner Unggas  Komersil), dan 8.530 peternakan unggas komersil.

“Kita harapkan model biosecurity 3 zona ini dapat diterapkan juga oleh peternak atau pelaku usaha peternakan lainnya untuk mengurangi resiko penggunaan antibiotik,” pungkas Drh. Azhar.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan