Negara Kepulauan Sepakati Forum Atasi Dampak Perubahan Iklim

Negara kepulauan sepakati forum atasi dampak perubahan iklim

Pomidor.id – Dalam penutupan konferensi Archipelagic and Island States (AIS) yang digelar di Jakarta, Selasa (22/11/2017), Delegasi dari 20 negara kepulauan dan negara pulau di kawasan Asia Pasifik sepakat untuk membentuk Forum AIS. Forum yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman ini bertujuan untuk mengangkat isu kelautan dalam mitigasi dampak perubahan iklim ke level global.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang menutup konferensi tersebut sangat mengapresiasi kesepakatan itu.

Menko Kemaritiman Luhut BP
(Menko Luhut saat memberikan sambutan pada acara Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau / Archipelagic And Island State Forum.)

“Sebagai negara yang paling rentan terhadap masalah peningkatan permukaan laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan terumbu karang, penangkapan ikan yang serampangan serta polusi, kita harus berada pada garda terdepan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Menko dengan tegas.

Menurutnya, sudah saatnya komunitas global lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap laut karena laut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dunia.

“Tidak boleh ada ada orang merasa negara kepulauan diignore (diabaikan) dalam isu kelautan dan perubahan iklim,” sambung Menko dalam riis resmi Kemenko Kemaritiman.

Lebih jauh, para delegasi forum AIS meminta pemerintah Indonesia agar segera menyusun konsep detil mengenai struktur dan mekanisme forum, isu yang akan diatasi, dan opsi pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa pemerintah dan United Nations Development Program (UNDP) akan mencari pilihan pembiayaan.

“Ini termasuk menyusun konsep pembiayaan sukarela dan fasilitasi akses pada pembiayaan,” jelasnya.

Berita Terkait : Indonesia Serukan Laut Menjadi Bagian Kesepakatan Paris

Targetnya, tambah Havas, konsep pembiayaan dan bentuk forum AIS akan selesai disusun bersama dengan UNDP.  Setelah itu akan disebarkan ke seluruh negara Kepulauan dan Negara Pulau pada Desember 2017. Alternatif model pembiayaan yang akan dikaji antara lain Green Climate Fund (GCF), Climate Vulnerable Forum dan Pembiayaan Selatan-Selatan.

Konferensi AIS dihadiri oleh delegasi dari Antigua dan Barbuda, Bahrain, Kuba, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Srilanka, Seychelles, Singapura, New Zealand, dan Inggris.

“Papua Nugini, Saint Kitts Navis, dan Bahrain tertarik utk melakukan hubungan bilateral dalam kerjasama yang salah satu bentuknya adalah akses pelatihan,” beber Havas.

Pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau internasional itu, lanjut Havas dimaksudkan untuk membentuk kerjasama teknis dalam isu ekonomi biru, adaptasi perubahan iklim, dan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pembentukan forum ini memperoleh dukungan penuh UNDP.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan