Gandeng WFP untuk Petakan Ketahanan Pangan dan Gizi

gandeng WFP untuk petakan ketahanan pangan dan gizi

Pomidor.id – Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi melakukan penandatanganan Project Document (Prodoc) dengan World Food Programme (WFP) Representative and Country Director for Indonesia, Mrs. Anthea Webb. Prodoc dituangkan dalam Proposal Bersama berjudul “Mendukung Pemerintah Indonesia untuk Mengumpulkan dan Menganalisa Data tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Guna Optimalisasi Kebijakan serta Program”. Kerja sama dilakukan dalam kurun waktu 2017 – 2020.

“Kerjasama dengan WFP bertujuan untuk menguatkan kembali peta daerah tahan dan rentan rawan pangan di Indonesia,” kata Agung dalam press rilis seusai penandatanganan di Kantor BKP Kementan, Selasa (28/11).

Sedangkan Mrs. Anthea Webb mengatakan bahwa, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ada perkembangan signifikan dalam ketersediaan pangan nasional, bahkan hampir merata.

“Pada hari ini dua pertiga dari total kabupaten di Indonesia kondisi pangannya lebih baik dari lima tahun lalu,” ujar Mrs. Anthea Webb.

Perkembangan menggembirakan tersebut menurut Anthea, berkat  kerja keras yang dilakukan petani Indonesia.

“Kami sangat  berterimakasih dengan kerja keras petani Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan BKP Kementan yang selalu memberi pembinaan dan pendampingan kepada petani,” tambahnya.

Berita Terkait : BKP Kementan Targetkan Bangun 2.300 Kecamatan Organik

Adapun substansi kerjasama meliputi 2 kegiatan :

Pertama, Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) melalui penyempurnaan metodologi dan peningkatan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyempurnaan yang dilakukan termasuk integrasi indikator ketahanan pangan yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang disusun oleh BPS. SUSENAS ini menggambarkan pola konsumsi pangan tingkat rumah tangga. Kemudian juga memberikan fokus yang lebih besar pada kerentanan dan kerawanan pangan di wilayah perkotaan.

FSVA telah digunakan oleh banyak Kementerian/Lembaga. Di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum, dll. Tak ketinggalan pula organisasi lainnya yang terkait dalam penentuan kebijakan dan target intervensi menyangkut ketahanan pangan dan gizi.

Kedua, Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional (SIKPG) yang terpadu, melalui penyempurnaan sistem yang sudah ada. SIKPG sejalan dengan amanat PP No. 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Selain perencanaan, pemantauan dan evaluasi, sistem ini juga dapat menjadi peringatan dini masalah pangan. Lebih-lebih pada kemungkinan terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Berita Terkait : Pemerintah Wajib Jaga Pasokan dan Stabilitas Harga Pangan

Pengembangan FSVA dan SIKPG adalah kegiatan yang dilaksanakan BKP. Dalam konteks kerja sama ini, dukungan WFP akan berfokus pada masukan kebijakan, peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan untuk mendukung investasi pemerintah pada sektor ketahanan pangan dan gizi.

“Dengan pembaharuan kedua instrumen ini, diharapkan penanganan untuk kerentanan terhadap kerawanan pangan bisa dilakukan lebih baik lagi. Sehingga tidak ada lagi nantinya daerah rentan rawan pangan di tanah air,” jelas Agung.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan