Limbah Industri Harus Dikelola Lebih Baik

limbah industri harus dikelola baik

Pomidor.id – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, sepakat untuk menyusun rekomendasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah industri di Tanah Air yang lebih baik. Tujuan langkah sinergi ini antara lain untuk mewujudkan prinsip industri hijau serta peningkatan daya saing dan membangun manufakur nasional yang berkelanjutan.

Link Banner

“Untuk itu, kami menyelenggarakan seminar agar bisa terjadi dialog dan terkumpul ide pembelajaran dari semua pemangku kepentingan,” kata Kepala BPPI Kemenperin, Ngakan Timur Antara, di Denpasar, Bali, Senin (8/1). Pernyataan Ngakan itu dimuat di laman Kementerian Perindustrian.

ngakan timur antara
(Kepala BPPI Kemenperin, Ngakan Timur Antara, saat berbicara dalam seminar yang digelar atas kerja sama dengan UNDP tentang pengelolaan limbah industri.)

Dengan adanya prosedur tetap nantinya, diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan pencemar organik yang persisten atau Persistent Organic Pollutants (POPs) dalam proses produksi di industri.

Baca Juga : Pemerintah Rancang Aturan Atasi Dampak Bahan Kimia Industri

“Salah satu bahan kimia berbahaya yang terdaftar sebagai POPs dan disinyalir masih digunakan di Indonesia adalah Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs). Ini biasanya digunakan sebagai flame retardant (penghambat nyala api) pada proses produksi,” imbuh Ngakan.

Oleh karena itu, ia meminta kepada sejumlah manufaktur seperti industri plastik, tekstil, alat angkut, dan elektronika agar menggunakan teknologi pengolahan limbah industri yang sesuai standar.

“Apabila  hal ini diimplementasikan secara baik di Indonesia, tentunya membawa manfaat sebesar-besarnya terhadap keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.

Menurut Ngakan, upaya kolaborasi Kemenperin dan UNDP ini sebagai wujud komitmen karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (POPs). Berdasarkan Konvensi Stockholm, telah teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik persisten yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

sampah dapat menjadi energi terbarukan
(Jika dikelola dengan teknologi yang tepat, tumpukan sampah semacam ini dapat diubah menjadi energi terbarukan atau waste to energy.)

Lebih lanjut, Kemenperin juga mendorong industri nasional agar megoptimalkan pengelolaan sampah secara tepat. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pendekatan waste to energy.

“Selain bisa mengurangi timbunan limbah, pendekatan tersebut juga membantu mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil,” jelas Ngakan. Pengurangan penggunaan bahan bakar fosil ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Komitmen Indonesia tersebut disampaikan pada Paris Agreement tahun 2016.

Baca Juga : Pencemar Lingkungan Harus Membayar Mahal Ulahnya

Seminar kerja sama dengan UNDP yang berlangsung tanggal 8-9 Januari 2018 ini, akan dihadiri lebih dari 155 orang mulai dari unsur pemerintahan, akademisi hingga pelaku industri. Sementara pembicaranya tidak hanya dari dalam negeri. Melainkan juga ada keynote speaker dari National Taiwan University, Environmental Management Centre India dan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Jepang.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan