Supermarket di Perancis Dilarang Membuang-Buang Makanan

Supermarket di Perancis dilarang buang2 makanan

Pomidor.id – Perancis menjadi negara pertama di dunia yang resmi melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan sisa. Aturan ini mengharuskan seluruh supermarket di Perancis menyumbangkan makanan sisa yang tak terjual kepada badan amal dan bank makanan. Jika dilanggar, akan dikenakan sanksi denda ribuan Euro.

Link Banner

Aturan berupa undang-undang itu disetujui dengan suara bulat di senat Perancis pertengahan pekan ini. Ratusan supermarket besar di negara mode itu tidak akan lagi bisa seenaknya membuang-buang makanan sisa yang sebenarnya masih berkualitas baik namun mendekati masa kadaluarsa. Makanan-makanan tersebut harus diserahkan ke badan amal yang kemudian akan menyalurkannya kepada orang-orang miskin yang harus berjuang keras hanya sekedar untuk bisa makan.

makanan sisa
(Makanan sisa yang tak terjual di supermarket Perancis, banyak yang dibuang begitu saja.)

Undang-undang yang baru pertama kalinya diterbitkandi dunia itu, mengakomodasi kampanye masyarakat yang menentang kebiasaan supermarket di Perancis dalam memperlakukan makanan yang tak terjual.

Baca Juga : Koki Italia Buka Restoran Gratis untuk Orang Miskin

Selama ini yang jamak terjadi di kota-kota besar di Perancis, masyarakat kurang mampu kerap berkumpul malam hari di halaman belakang atau tempat-tempat sampah supermarket besar. Mereka berkerumun di sana bukan untuk berbelanja, melainkan mengais sisa-sisa makanan yang disingkirkan. Entah itu karena tidak terjual atau karena sudah hampir melewati tanggal expired-nya.

Agar tidak mengundang penyakit, pihak supermarket terkadang menyiramkan cairan kimia ke makanan sisa yang menumpuk. Namun tindakan ini justru membuat limbah makanan menjadi mubazir dan sama sekali tidak bisa dimakan.

Dilandasi keprihatinan atas banyaknya makanan yang mubazir, sebuah kampanye menolak limbah makanan yang masih bisa dikonsumsi ini diprakarsai oleh anggota dewan Arash Derambarsh. Pada Desember lalu, sebuah rancangan undang-undang terkait hal ini juga dibahas majelis nasional setelah diajukan oleh mantan menteri industri makanan, Guillaume Garot.

Arash Derambarsh
(Arash Derambarsh, (tengah) inisiator diusulkannya undang-undang yang melarang supermarket membuang-buang makanan.)

Bank makanan (food bank) menyambut baik berlakunya undang-undang tersebut. Kini tugas ekstra berat menanti, seperti menyediakan relawan, truk pengangkut makanan, gudang serta lemari es raksasa untuk menampung sumbangan dari swalayan-swalayan besar dan perusahaan makanan.

Jacques Bailet, kepala Banques Alimentaires, jaringan bank makanan di Perancis, mengambarkan undang-undang tersebut sebagai sesuatu yang “positif dan sangat krusial secara simbolis”.

“Yang terpenting, supermarket di Perancis berkewajiban menandatangani kesepakatan donasi dengan badan amal. Kini kami dapat meningkatkan kualitas dan keragaman makanan yang kami peroleh untuk kemudian didistribusikan (kepada masyarakat kurang mampu). Sedang dari sisi keseimbangan gizi, hal ini juga sangat membantu karena kami masih kekurangan daging, sayur dan buah yang layak konsumsi,” ujar Bailet kepada The Guardian.

Bailet menambahkan, hingga saat ini bank makanan Perancis menerima lebih dari 100 ribu ton sumbangan makanan yang 35 ribu di antaranya berasal dari supermarket. Peningkatan 15% saja donasi makanan dari supermarket, sama artinya dengan tambahan 10 juta makanan yang bisa dibagikan setiap tahunnya.

Baca Juga : Walikota di Brazil Beri Makanan Anjing untuk Siswa Sekolah

Sementara itu, Carrefour, jaringan supermarket terbesar di Perancis, juga menyambut positif undang-undang tersebut. Carrefour menyatakan pihaknya sudah lama menyisihkan makanan-makanan yang yang sudah tidak dijual untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan.

Untuk menjamin efektivitas undang-undang, sanksi tegas berupa denda sebesar € 75.000 (lebih dari Rp 1 milyar) akan diberikan kepada para pelanggar. Bahkan ancaman hukuman kurungan penjara akan dikenakan bagi yang berkali-kali melanggar. Meski demikian, aturan hanya diterapkan pada supermarket besar yang memiliki luas bangunan lebih dari 400 m2.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan