border=

Diplomasi Sawit Pemerintah Indonesia ke Uni Eropa Tuai Pujian

diplomasi sawit menko luhut
(Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, saat melakukan kunjungan terkait lobi sawit Indonesia ke Uni Eropa pada April lalu. Pelaku industri sawit mengapresiasi upaya intensif pemerintah melakukan diplomasi sawit sehingga Uni Eropa memperpanjang penggunaan produk sawit hingga tahun 2030. Image : kemlu.go.id)

Pomidor.id – Pelaku usaha sawit mengapresiasi pendekatan dan lobi pemerintahan Jokowi kepada otoritas Uni Eropa yang menghasilkan keputusan perpanjangan penggunaan produk sawit sampai 2030. Intensifnya diplomasi sawit pemerintah tersebut membuat produk sawit tetap dapat diperdagangkan ke kawasan Uni Eropa.

“Kami mengapresiasi upaya lobi pemerintah Indonesia kepada stakeholder Uni Eropa, dalam rangka mencegah resolusi sawit yang diusulkan Parlemen (Eropa),” kata Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI), di Jakarta, Selasa, (19/6).

 border=

Pada pertengahan April 2017, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang berjudul Palm Oil and Deforestation of the Rainforests, yang meminta penghapusan (phasing-out) minyak sawit sebagai bahan baku biofuel pada 2021 dari kawasan Uni Eropa.

Kendati demikian, usulan ini dimentahkan dalam pertemuan trilog pada 14 Juni 2018 diantara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari Negara-negara Anggota Uni Eropa) yang menghasilkan keputusan politik pemakaian sawit sampai 2030.

Dikutip dari Sawit Indonesia, Joko Supriyono mengatakan keputusan ini masih bersifat temporer karena ini berarti bisnis sawit tetap jalan hingga 2030 di Eropa. Di sisi lain, imbuh Joko, masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan lobi dan negosiasi kepada otoritas Uni Eropa.

 border=

Baca Juga : Uni Eropa Perpanjang Penggunaan Biofuel Berbasis Sawit Hingga 2030

Sedangkan dari sektor hilir, Master Parulian Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia ( APROBI) merasa gembira atas keputusan otoritas Uni Eropa tersebut.

“Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Presiden beserta jajaran kabinet untuk melakukan lobi dan menolak diskriminasi atas biofuel berbahan baku sawit di Eropa,” jelas Tumanggor.

Tumanggor menyebutkan Indonesia masih mempunyai waktu selama 12 tahun untuk menjalankan ekspor ke Eropa.

“Dengan masa jeda selama 12 tahun ini cukup bagi kita untuk melakukan langkah perbaikan baik di hulu dan hilir dalam rangka menuju industri sawit yang sustainable,” ujarnya.

Baca Juga : Menko Luhut Perangi Hoax Sawit yang Miskinkan Petani Indonesia

Upaya lobi atau diplomasi sawit aktif dilakukan Presiden Jokowi beserta jajaran menteri Kabinet Kerja. Dalam berbagai pertemuan dengan pemimpin negara asal Uni Eropa, Presiden Jokowi menekankan penolakan atas diskriminasi sawit.

Pada akhir Mei 2018, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menghadiri seminar di Vatikan mengenai “Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pertanian dan Perkebunan Demi Perdamaian dan Kemanusiaan”. Hadir pula dalam seminar itu Kardinal Peter Turkson yang mendukung peranan sawit dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan