border=

Mentan-Komisi IV DPR RI Bahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Pro Petani
(Kementerian Pertanian bersama Komisi IV DPR RI saat ini tengah membahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Jika disahkan menjadi UU, hal ini akan menguntungkan petani Indonesia. Image : usulan.info).

Pomidor.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI. untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Selain Kementrian Pertanian, pembahasan RUU tersebut juga melibatkan 3 kementerian lain, yakni Kemenkumham, Kemendagri dan Kementerian PUPR. Rapat Kerja berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senin (2/7).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena, menjelaskan RUU yang masuk dalam Prioritas Progam Legislasi Nasional Tahun 2018, nantinya akan menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor  12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Semangat mengganti undang-undang bukan sekedar perbaikan dan pengaturan yang lebih komprehensif, mengingat ada banyak undang-undang terkait pertanian.

 border=

“Seperti UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU Hortikultura, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta UU Perkebunan. Justru yang belum ada adalah UU Pertanian,” jelas Michael.

Sementara itu Amran mengungkapkan pemerintah maupun DPR dalam proses penyusunan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan ini dilakukan secara intensif dalam forum lintas kementerian/lembaga.

“Untuk itu, kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan RUU tentang Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan atas inisiatif DPR ini, baik dalam forum diskusi secara formal maupun informal,” ungkap Amran sesuai rilis Kementerian Pertanian.

 border=

Baca Juga : Anggaran Pertanian Sebaiknya Fokus ke Sektor Produksi

Setelah dicermati, kaji dan bahas bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian/lembaga terkait, selanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Ada 588 DIM sebagai bahan penyempurnaan substansi pengaturan RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Mentan Raker dg Komisi IV DPR
(Mentan Andi Amran Sulaiman saat Raker dengan Komisi IV DPR RI.)

“Sebab, dalam kaitan budidaya pertanian yang saat ini diatur dengan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan, juga telah diundangkan undang-undang sektor pertanian seperti UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” ujar Amran.

Ia menambahkan substansi pengaturan tidak bertentangan dengan UU yang masih berlaku mengenai ketentuan untuk komoditas tanaman pangan dan hijauan, pakan ternak, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

“Dalam RUU ini, kami melihat beberapa substansi baru antara lain berkaitan dengan pertanian konservasi, pemanfaatan air, sumber daya genetik pertanian, dan pemuliaan oleh petani kecil dalam negeri,” imbuhnya.

Baca Juga : Kemenperin Dorong Industri Topang Sektor Pertanian

Amran mengatakan pemerintah berpendapat RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah memuat cukup lengkap dan mendasar dan telah memperhatikan kewenangan pengaturan yang ada dalam undang-undang sektor yang lain.

Misalnya saja sektor agraria dan tata ruang, sumberdaya air, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta penyempurnaan pengaturan yang telah ada dalam undang-undang sektor pertanian itu sendiri.

Rapat Kerja akan dilanjutkan tanggal 9 Juli mendatang dengan agenda pembahasan Daftar Isian Masalah dan mekanisme pembahasan RUU.

Jika RUU telah disahkan menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang sebelumnya harus segera dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan