One Map Program Percepat Program Reforma Agraria Indonesia

Program Reforma Agraria
(Program Reforma Agraria akan memberi manfaat bagi jutaan pengguna tanah serta menjamin kepastian kepemilikan atas tanah. Image : pinterest.com)

Pomidor.id – Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia telah menyetujui Program Reforma Agraria di Indonesia. Program yang juga dikenal sebagai One Map Program ini akan mempercepat upaya pemerintah di sektor agraria melalui pemetaan partisipatif, layanan informasi tanah elektronik, dan pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap.

Sebanyak 4,3 juta pengguna tanah individu dan kelompok masyarakat, pemerintah dan swasta, akan memperoleh manfaat dari program baru senilai USD 200 juta untuk mendukung program reformasi agraria pemerintah Indonesia.

Program ini juga akan membantu pengguna tanah memperoleh kejelasan dan keamanan dalam hal kepemilikan dan akses ke tanah serta sumber daya alam.

Baca Juga : Mentan-Komisi IV DPR RI Bahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

Dilansir dari laman resmi Bank Dunia, Program Reforma Agraria akan meningkatkan sinkronisasi perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan di seluruh instansi pemerintah. Juga pengguna umum secara lebih luas serta membantu Indonesia memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dua-pertiganya berasal dari konversi penggunaan lahan.

“Dukungan yang diberikan oleh Bank Dunia akan memodernisasi sistem dan layanan administrasi pertanahan kami melalui Sistem Informasi Tanah elektronik yang lebih maju,” kata Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Ada sekitar 126 juta bidang tanah di Indonesia. Saat ini 51 juta telah memiliki sertifikat. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimulai pada 2017, target pemerintah adalah mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025.

“Reformasi agraria merupakan landasan penting dalam pembangunan suatu negara karena akan membawa kejelasan penggunaan tanah, hak akses dan lisensi, yang pada akhirnya membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” kata Rodrigo A. Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste.

“Indonesia saat ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai sasaran mensertifikasi dan mendaftarkan setiap bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Kami sangat bangga menjadi mitra dalam upaya ini,” imbuhnya.

Baca Juga : Awas, Lahan Tidur Bakal Dikenai Pajak Progresif

Meski demikian ada beberapa tantangan utama. Kurangnya data geospasial beresolusi tinggi yang konsisten dan terverifikasi di lapangan telah mengakibatkan klaim tumpang tindih, ketidakpastian kepemilikan dan tata kelola lahan yang lemah.

Ketidakjelasan secara keseluruhan menyulitkan penegakan hukum dan peraturan yang dirancang untuk mengelola sumberdaya tanah secara berkelanjutan. Pengalaman global mendorong sistem terpadu untuk mendaftarkan seluruh tanah dan hak penggunaan termasuk tanah negara.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan