border=

Energi Baru Terbarukan Solusi Tepat untuk Tekan Impor BBM

Energi Baru Terbarukan dari PLTB
(Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan bauran energi primer Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2023. Image : esdm.go.id)

Pomidor.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mendukung pemanfaatan energi primer berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) secara masif. Pasalnya, hal itu merupakan langkah tepat untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak.

“Ini saat yang tepat untuk kita mengurangi impor. Kalau mengurangi impor BBM, cara terbaik kalau soal listrik di desa adalah energi baru terbarukan. Mikrohidro ini salah satu contoh. Di tempat lain akan gunakan sampah, biomassa dan segala macam sesuai dengan potensi daerah masing-masing,” tegas Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu, (9/9).

Bambang menambahkan, selain mampu menekan impor, penggunaan EBT dinilai mampu menjaga ekosistem alam yang ada.

 border=

Baca Juga : Energi Laut Indonesia Memiliki Potensi Terbesar di Dunia

Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap bijak dalam menggunakan listrik.

“Tentunya, meskipun ada listrik tolong dikonsumsi dengan bijaksana. Dikonsumsi seperlunya sesuai dengan kebutuhan karena mendapatkan listrik itu tidak mudah,” ungkapnya.

 border=

Pemerintah sendiri telah menargetkan bauran energi dari EBT harus mencapai 23% di tahun 2023. Hingga Semester I 2018, bauran energi primer EBT pada pembangkit listrik saja mencapai 12,71%.

Angka ini diperkirakan bertambah menjadi 15 hingga 20% menyusul kebijakan Pemerintah yang mewajibkan penggunaan campuran Biodiesel pada BBM sebesar 20% (B20) di luar Public Service Obligation (PSO), termasuk seluruh sektor transportasi.

Baca Juga : Saatnya Indonesia Beralih ke Energi Baru Terbarukan

Penggunaan EBT juga didukung Pemerintah Daerah. Melalui hasil Sidang Anggota ke-26 Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan, Pemerintah Daerah sepakat mempercepat penggunaan EBT.

Komitmen ini dibuktikan dengan sebanyak 34 provinsi di Indonesia berhasil menyelesaikan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P).

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan