border=

Mentan Terjebak Janji Swasembada Terkait Data Produksi Beras

Data Produksi Beras Kementan Over Estimasi
(Janji swasembada kerap membuat data produksi beras Kementerian Pertanian over estimasi. Image : ist)
Pomidor.id – Saat ini adalah waktu yang tepat untuk memaparkan data produksi beras yang sesungguhnya ke publik. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, data yang disajikan Kementerian Pertanian selalu melebihi estimasi.

Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso.  Menurutnya, data produksi beras sejatinya sudah amburadul sejak awal dekade 2000. Namun, ketidaksesuaian antara data yang terjadi di lapangan dan data Kementan semakin jauh. Ia mencatat, dalam tiga tahun terakhir rata-rata selisih data Kementan dan realisasinya bisa mencapai 47 persen.

“Saya sudah sampaikan sejak dulu bahwa tiga tahun terakhir ada data luar biasa di Kementan. Karena itu, datanya sendiri juga tidak bisa memutuskan untuk menata tata kelola kebijakan pangan, dalam arti lain memang tidak bisa dipercayai,” jelas Andreas dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (23/10).

 border=

Ia mengaku bingung dengan metodologi data yang dilakukan Kementan, karena tak pernah dipaparkan secara gamblang ke publik. Maka itu, Andreas menduga tingginya estimasi data Kementan itu disebabkan instansi pimpinan Amran Sulaiman ini terjebak janji-janji swasembada.

Baca Juga : Menko Perekonomian Minta BPS Perbarui Data Tanaman Pangan

Di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementan memang pernah berjanji untuk melaksanakan swasembada dalam waktu tiga hingga empat tahun.

 border=

“Ya sudah barang tentu data ini terkait dengan program Kementan sendiri karena mereka ada target seperti target peningkatan produksi. Karena sudah terjebak janji, ya sudah data jadi mengawur,” imbuh Andreas.

Permasalahan data yang amburadulpun bisa menjadi sentimen bagi publik, bahwa pemerintah tidak becus mengurus persoalan pangan. Karena itu, ia sangat mengapresiasi pemerintah yang mau membenahi data beras, utamanya menjelang tahun politik. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat.

Sebelumnya, hari Senin (22/10), Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di Kantor Wapres di Jakarta. Dalam ratas yang tidak dihadiri Menteri Pertanian tersebut, pemerintah sepakat memperbaiki metode penghitungan produksi beras. Perbaikan metode di antaranya dengan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah secara lebih akurat.

Baca Juga : BPPT Kembangkan Teknologi KSA Agar Akurat Hitung Produksi Padi

Ada beberapa tahap yang dilakukan untuk menghitung data produksi beras.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Sedangkan tahap kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen.

Ketiga, BPS kemudian menghitung perkiraan produksi gabah kering per hektare.

Terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan