border=

Sulit, Target Swasembada Pangan Tanpa Didukung Kecukupan Luas Lahan

Target Swasembada Pangan Sulit Tercapai
(Tak hanya luasan lahan yang kurang memadai, target swasembada pangan juga terbentur prosentase jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terus menurun. Apalagi sektor penghasil pangan ini masih mengandalkan petani berusia lanjut. Image : ist)
Pomidor.id – Target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5 persen atau 570 ribu kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian.

Demikian diungkapkan Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi dalam keterangan tertulis mengenai target swasembada pangan pemerintah.

Ia menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221 ribu kilometer persegi atau 43,3 persen dari total lahannya.

 border=

Sementara itu Australia menggunakan 52,9 persen lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi.

Negara dengan penduduk terbanyak di dunia, China, memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8 persen dari total luas lahannya.

Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.

 border=

Baca Juga : Industri Pertanian Sudah Mendesak, Bos

“Tantangan yang dimiliki Indonesia untuk mengejar target swasembada pangan bukan hanya semakin berkurangnya luas lahan. Jumlah pekerja di sektor pertanian juga terus menurun. Hingga saat ini sebanyak 45 persen pekerja bekerja di jasa. Sementara itu pekerja di sektor pertanian hanya 33 persen,” terang Hizkia.

Hizkia meminta pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan pangan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang menunjukkan keberpihakan tersebut.

Melakukan pembatasan perdagangan internasional tidak akan efektif menstabilkan harga kebutuhan pangan di dalam negeri selama kebutuhan dalam negeri belum bisa sepenuhnya dipenuhi oleh petani lokal. Impor, lanjutnya, seharusnya dilihat sebagai instrumen untuk menstabilkan harga.

Selain impor, pemerintah juga seharusnya bisa membenahi rantai distribusi bahan pangan yang terlalu panjang. Panjangnya rantai distribusi pangan membuat harga mahal di tingkat konsumen tidak bisa dinikmati petani dan membuat konsumen sebagai pihak yang terdampak dari mahalnya harga pangan. Padahal keuntungan justru dinikmati oleh mereka yang berada di tengah alias beberapa titik perantara antara petani dengan konsumen.

Baca Juga : E-Commerce Dongkrak Kesejahteraan Petani

Penguatan kapasitas petani juga perlu diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah terbatas. Dengan penggunaan teknologi pertanian yang efisien, diharapkan hasil produksi bisa meningkat.

“Target swasembada harus dipandang secara realistis. Kebanyakan petani di Indonesia adalah petani buruh yang tidak punya lahan. Mereka membeli lebih banyak bahan pangan daripada yang mereka tanam. Oleh karena itu sudah seharusnya harga pangan yang lebih terjangkau jadi prioritas,” tegasnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan