border=

Pemerintah Siapkan Road Map Pengurangan Sampah Plastik

Road Map Pengurangan Sampah Plastik
(Untuk mengurangi sampah plastik, pemerintah tengah menyiapkan road map yang mewajibkan pelaku usaha mendaur ulang kemasan plastik produksi mereka. Image : ist)
Pomidor.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menyusun road map untuk mengurangi produksi kemasan plastik hingga tahun 2025. Road map pengurangan sampah plastik tersebut akan mewajibkan para pelaku usaha  bersama dengan pemerintah menjaga keberlangsungan lingkungan. Mengenai spesifikasi jenis sampah plastik, sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.

“Nanti ada peraturan menteri tentang waste induction yang membuat road map pengurangan sampah plastik. Mereka diminta mengikuti roadmap yang mengharuskan pelaku usaha mendesain ulang kemasan secara bertahap. Permen dan roadmap harus diikuti karena berkaitan dengan EPR (extended producer responsibility),” jelas Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di sela-sela Our Ocean Conference 2018, di Bali, Selasa (30/10).

Vivien menjelaskan dalam peta jalan baru itu para pelaku usaha yang menggunakan kemasan plastik harus bisa juga membuktikan bahwa kemasan itu dikembalikan ke mereka untuk didaur-ulang. Permen dan roadmap itu kemungkinan akan diterbitkan pada akhir tahun ini bila proses berjalan lancar.

 border=

“Dalam merancang permen ini kami sedang bicara dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan asosiasi karena yang akan menjalankan program ini adalah mereka (pelaku usaha),” katanya dikutip Bisnis.com.

Baca Juga : Isu Lingkungan Dominasi Pembahasan OOC di Bali

Ia menambahkan, grup raksasa seperti Danone dan Unilever sudah mempraktekan EPR tapi baru di kota besar, sementara yang menjadi fokus utama adalah kota kecil.

 border=

Pelaku usaha akan didorong memiliki dropbox yang memungkinkan mereka mengambil dan mengolah ulang sampah yang dihasilkan. Selain itu, dia pun mengisyaratkan EPR bisa menjadi solusi tentang polemik limbah plastik.

“Indonesia punya strategi nasional dan daerah. Pada 2025 kami menargetkan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah. Jadi tidak ada illegal dumping. Mengurangi pembuangan di TPA, intinya begitu. Tidak gampang menyusun (permen dan roadmap) karena butuh biaya dan teknologi,” imbuhnya.

Vivien pun menyampaikan pola pikir produsen atau konsumen musti diubah sejak sekarang. Pengelolaan sampah kerap kali dikaitkan dengan konotasi menambah biaya produksi yang tidak efisien. Padahal, sampah plastik bernilai kalau diolah kembali.

Baca Juga : Penanganan Sampah Kota Malang Diapresiasi Pemerintah Pusat

Vivien mengambil contoh yang diterapkan oleh Pemda Surabaya yang berhasil mendorong masyarakat membayar bis menggunakan sampah. Begitu pula dengan sedekah sampah yang dipraktikan Muhamadiyah.

Ia mengisyaratkan Kementerian Keuangan sedang menggodok rancangan peraturan menteri yang memberikan cukai lebih rendah bagi produsen yang menghasilkan kemasan plastik ramah lingkungan.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan