border=

Distribusi Beras Dari Daerah Surplus ke Minus Terganjal Regulasi

Distribusi Beras
(Beras di gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten. Image : CNBC Indonesia)
Pomidor.id – Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun hingga Desember ini, daerah yang diperkirakan mengalami defisit beras terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun distribusi beras dari daerah surplus, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, kurang berjalan lancar karena banyaknya regulasi terkait perdagangan komoditas pokok ini.

Hal itu diungkapkan pengamat pertanian dan pangan dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Husein Sawit tentang persoalan distribusi beras yang berlarut-larut. Ia melihat defisit yang terjadi ini akibat regulasi pemerintah yang terlalu mengekang.

“Pergerakan beras saat ini agak seret. Ada kebijakan yang membuat pedagang takut memegang stok,” katanya.

 border=

Baca Juga : Skema Baru Berpotensi Perbaiki Kinerja Industri Beras

Husein menjelaskan, pengusaha enggan menahan stok dalam jumlah banyak karena khawatir dituduh kartel yang mengendalikan harga. Jika DKI Jakarta dan Jawa Barat mengalami kekurangan stok, sementara ada propinsi yang surplus, maka daerah yang surplus itu memilih mengamankan kebutuhan lokalnya. Opsi untuk distribusi beras ini sekarang tinggal berharap pada Bulog.

“Padahal stok Bulog hanya sekitar 2 juta ton,” lanjut Husein.

 border=

Apalagi, stok tersebut mayoritas berasal dari pengadaan luar negeri yang ditargetkan mencapai 1,8 juta ton dan pengadaan dalam negeri 1,6 juta ton. Namun stok tersebut juga digunakan untuk operasi pasar pengendalian harga.

Apabila distribusi beras ingin lancar, Husein menyarankan regulasi terkait beras harus dilonggarkan. Terutama dalam pengenaan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar beras bisa mengalir sesuai mekanisme pasar.

Baca Juga : Darmin : Data Beras Bantu Pemerintah Ambil Keputusan yang Tepat

Pengenaan HET membuat penggilingan jadi terbebani. Khususnya saat masa paceklik karena harus membeli gabah dengan harga mahal tapi jual di harga terkendali. Penggilingan pun cenderung memproduksi beras premium yang lebih bernilai ekonomi. Pada akhirnya hal ini menyebabkan harga beras jadi mahal dan stok medium di masyarakat berkurang.

“Kkalau dibuat harga flat, tidak ada orang yang mau memegang stok. Karena sebenarnya pedagang ingin ada perbedaan harga saat beda musim. Ingat, stabilisasi harga tidak sama dengan harga flat,” jelasnya..

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan