border=

Presiden : Geoportal Kebijakan Satu Peta Atasi Tumpang Tindih Lahan

Geoportal Kebijakan Satu Peta
(Geoportal Kebijakan Satu Partai akan menghindarkan masalah tumpang tindih lahan yang sering terjadi di tanah air. Image : Googe Earth)
Pomidor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Peluncuran ini diharapkan mengatasi tumpang tindih lahan yang kerap terjadi.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan semakin sering dirinya ke lapangan, semakin dirinya tahu dan sadar, bahwa di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Contohnya di Kalimantan, terdapat 19,3 persen tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai urusan tumpang tindih di batasan-batasan desa atau kecamatan.

 border=

Presiden berharap dengan diluncurkannya Kebijakan Satu Peta (one map policy), masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan ini bisa diselesaikan.

“Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan. Karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden.

Baca Juga : One Map Program Percepat Program Reforma Agraria Indonesia

 border=

Selain bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, Kebijakan Satu Peta juga akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat. Bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail.

“Membangun irigasi misalnya. Bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” ungkap Presiden.

Menurutnya, Kebijakan Satu Peta tidak kunjung terealisasi selama bertahun-tahun karena terlalu banyak kepentingan-kepentingan dan ketakutan-ketakutan, serta kekhawatiran-kekhawatiran.

“Kalau saya enggak khawatir. Saya perintahkan sudah dua tahun ini. Nama-namanya akan kelihatan semuanya nanti. Tapi yang bisa buka hanya saya,” ucap Presiden seraya menambahkan, dengan adanya peta digital ini ke depan tidak perlu lagi ada izin lokasi.

Baca Juga : Pembangunan Bendungan Salah Satu Kunci Menuju Ketahanan Pangan

Dengan adanya Geoportal Kebijakan Satu Peta, Presiden Jokowi menginginkan akan ada satu standar, satu referensi. Tidak seperti sekarang ini, satu kementerian punya peta sendiri.

“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegas Presiden.

Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta juga dihadiri Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, Menteri Desa PDTT Eko Sanjojo, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan