border=

Skema Baru Berpotensi Perbaiki Kinerja Industri Beras

Skema Baru Perbaiki Kinerja Industri Beras
(Skema baru pengadaan beras mempermudah Bulog menyerap beras di tingkat petani. Image : ist)
Pomidor.id – Skema Pengadaan Beras yang tidak mempertimbangkan harga acuan dinilai sebagai langkah positif dalam memperbaiki kinerja industri beras. Penerapan skema pengadaan beras yang baru dapat mempermudah Bulog dalam melakukan penyerapan beras di tingkat petani. Pasalnya,  Bulog dapat mematok harga yang sekiranya dapat memuaskan kedua pihak (petani dan Bulog).

Demikian diungkapkan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/12), tentang skema baru pengadaan beras dan pengaruhnya terhadap kinerja industri beras.

Menurutnya, penerapan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang selama ini dinilai melindungi petani dari anjloknya harga, tidak serta merta meningkatkan kualitas dari gabah yang dihasilkan.

 border=

Riset CIPS juga menemukan bahwa selama 2007-2015, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di pasaran mencapai 20,87% lebih tinggi dari harga yang dipatok oleh HPP. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya HPP tidak terlalu berpengaruh dalam tata niaga perberasan nasional.

“Perlu diingat juga, keputusan ini perlu juga diiringi dengan perbaikan total dalam struktur kinerja industri beras di Indonesia. Selama ini kebijakan lain seperti HET (Harga Eceran Tertinggi) menekan pedagang pasar dalam mematok penjualan harga beras untuk melindungi konsumen,” jelas Ilman.

Baca Juga : Penerapan HPP Bisa Hambat Target Serapan Beras Bulog

 border=

Kalau pelaku usaha dipaksa untuk mengikuti HET dengan menekan margin, maka yang akan terjadi adalah tidak ada pelaku pasar yang akan menjual beras domestik. Hal ini akan berdampak pada berhenti berproduksinya petani gabah. Dampak selanjutnya adalah bukan tidak mungkin penggilingan menengah juga akan berhenti berproduksi. Masalah-masalah ini akhirnya akan merusak perdagangan beras di tanah air.

“Langkah yang perlu dipastikan saat ini bukan fokus pada penyerapan dan penetapan HET lagi. Tetapi bagaimana membantu petani meningkatkan produktivitas ditengah kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga memastikan bahwa jumlah produksi domestik dapat meningkat dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar,” urainya.

Kebijakan ini justru memicu adanya pasar gelap dan meningkatkan risiko kelangkaan beras. Di sisi lain, pemerintah menyebut panjangnya rantai distribusi adalah penyebab tingginya harga beras di Indonesia. Kalau begitu pemerintah harus bisa menyederhanakan rantai distribusi yang panjang dulu sebelum menerapkan HET.

Baca Juga : Jaga Harga Stabil, Kementan Cermati Mata Rantai Perdagangan Beras

Padahal, lanjutnya, dalam mencapai harga beras yang terjangkau bagi konsumen dan juga menguntungkan bagi petani, pemerintah perlu melakukan dua hal.

Pertama, menyederhanakan rantai pasok dari industri beras itu sendiri. Ini agar profit margin yang diambil di tiap rantai tidak menumpuk dan akhirnya membebani pelaku industri di hilir (pedagang eceran). Selanjutnya adalah perlunya peningkatan produktivitas petani dengan konsisten melanjutkan program mekanisasi yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan).

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan