Kebijakan Terkait Pangan Harus Didukung Data yang Akurat

Kebijakan Terkait Pangan Harus Didukung Data Akurat
(Data komoditas pangan seperti jagung harus akurat agar pengambilan kebijakan yang terkait dengan komoditas pangan tersebut juga tepat. Image : ist)
Pomidor.id – Data adalah kunci untuk mengetahui jumlah komoditas pangan yang sesungguhnya. Karena itu data yang akurat sangat penting untuk mengambil keputusan atau kebijakan terkait pangan.

Hal itu dikatakan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso, dalam diskusi kebijakan terkait pangan dengan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (Forkem) dan lembaga riset Visi Teliti Saksama di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Kamis (21/2). Diskusi itu sendiri bertemakan “Data Jagung yang Bikin Bingung”.

Susiwijono mengatakan kebijakan impor jagung masih terus menjadi polemik. Seberapa perlu Indonesia mengimpor jagung, berapa pastinya jagung yang diproduksi petani serta tren kenaikan harga jagung di dalam negeri, adalah hal-hal yang kian sering dibicarakan belakangan ini.

Menurutnya, data-data yang dikeluarkan satu kementerian/lembaga (K/L) harus sinkron dengan K/L lainnya. Terutama ketika data tersebut dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam rapat koordinasi (rakor) pangan yang sering diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susiwijono Mugiarso
(Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Mugiarso.)

“Dalam mengambil keputusan di rakor, kami harus mem-balance kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Ini tidak mudah, karena pastinya ada perbedaan kepentingan antara produsen dan konsumen bahan pangan tersebut. Sehingga, untuk (mencapai kondisi) balance dibutuhkan data atau neraca pangan yang akurat,” katanya.

Yang juga harus diperhatikan adalah persoalan distribusi. Pola distribusi yang kurang baik membuat harga komoditas jagung tinggi dan fluktuatif.

Nanug Pratomo, peneliti Visi Teliti Saksama, mengungkapkan pentingnya penyediaan benih berkualitas.

“Kalau Indonesia ingin swasembada jagung, diperlukan juga penyediaan bibit yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga : Kementan Siapkan 40% Kebutuhan Benih Jagung Hibrida Nasional

Sementara pengamat pertanian dari Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi/PATAKA, Yeka Hendra Fatika, menyoroti data jumlah produksi jagung yang diriis pemerintah (Kementerian Pertanian) yang selalu positif. Yakni 19,6 juta ton (2015), 23,4 juta ton (2016), 27,9 juta ton (2017) serta 32 juta ton (2018). Sebanyak 25% merupakan kebutuhan industri dalam negeri dalam bentuk pipil kering, sehingga untuk jumlah produksi jagung nasional adalah sebesar 24 juta ton.

Konsumsi jagung di dalam negeri adalah untuk industri feedmill sebesar 8,5 juta ton dan industri layer sebesar 2,5 juta ton. Untuk kebutuhan benih dan makanan ternak sebanyak 1 juta ton. Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat sebesar 6 juta ton; sehingga totalnya 18 juta ton.

Jika produksi jagung nasional 24 juta ton, surplus jagung di dalam negeri seharusnya 6 juta ton dan membutuhkan sebanyak 1.678 unit gudang Bulog. Namun ia mempertanyakan lokasi unit gudang tersebut sebagai bukti surplus.

“Di swasta, industri feedmill saja, gudang penyimpanannya kalau maksimal hanya dapat menampung 2 juta ton saja. Sedangkan, produktivitas lahan jagung sendiri berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi, sebenarnya produksi nasional belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi keputusan Kemenko Perekonomian untuk impor itu sudah pas,” jelasnya.

Baca Juga : Pemerintah Harus Amankan Harga Komoditas Jagung untuk Pakan

Dean Novel dari Agri Watch menerangkan bahwa yang harus diwaspadai ke depannya adalah pengurangan jumlah komponen jagung dalam bahan pakan. Karena, asosiasi pabrik pakan ternak dan peternak sendiri mengatakan akan mengurangi komponen jagung dalam bahan pakan dari 50% menjadi maksimal 35%, dan sisanya diganti gandum.

“Kalau industri pakan mengurangi ingredient jagungnya, maka bisa-bisa hasil jagung industri lokal tidak akan bisa terserap dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Forkem Raharjo Padmo mengungkapkan tujuan diadakannya forum diskusi kali ini yaitu ingin mendalami bagaimana kebijakan terkait pangan diolah. Dengan demikian isu-isu pangan tidak menjadi persoalan sekali pun harus impor.

“Lalu, adanya simpang siur data, jadi kami ingin pemerintah mempunyai pedoman yang tepat untuk menghasilkan kebijakan pangan yang tepat. Kita tidak menafikan impor itu ada, dan itu pun penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jadi, kami ingin lebih memahami isu impor jagung ini,” tandasnya.

Baca Juga : Tingginya Harga Jagung Pakan Indikator Kurangnya Suplai Jagung Nasional

Baik Forkem maupun pihak Kemenko Perekonomian menyambut baik diskusi terbuka yang membahas kebijakan terkait pangan. Kemenko Perekonomian bersedia memfasilitasi diskusi semacam ini rutin dilakukan.

“Kami mendorong teman-teman Forkem untuk menyelenggarakan forum seperti ini secara rutin, paling tidak sebulan dua kali. Topiknya bisa dipilih yang up to date, dan kami bisa membantu untuk memfasilitasinya,” ujar Susiwijono.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan