Program Perhutanan Sosial untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

Program Perhutanan Sosial Percepat Pemerataan Ekonomi
(Menko Perekonomian, Darmin Nasution, saat mendamping Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Perhutanan Sosial di Cianjur, Jawa Barat. Image : Dok Kemenko Perekonomian)
Pomidor.id – Hingga 31 Januari 2019, Pemerintah telah menyerahkan pengelolaan 2,5 juta hektar Perhutanan Sosial kepada 600 ribu Kepala Keluarga (KK). Ke depannya, ditargetkan pemanfaatan kawasan hutan negara oleh masyarakat yang dilindungi pemerintah ini akan diberikan 1 juta hektar untuk tahun depan.

Hari Jumat (8/2), Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan 42 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 13.976 Ha untuk 8.941 KK. Sebagai bagian dari Kebijakan Reforma Agraria, Program Perhutanan Sosial dirancang untuk mempercepat pemerataan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan lahan bagi kelompok masyarakat kecil.

“Program Perhutanan Sosial ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat mendampingi Presiden di Wana Wisata Pongpok Landak, Cianjur, Jawa Barat.

Melalui program Perhutanan Sosial ini pula, masyarakat tidak hanya diberikan akses kelola selama 35 tahun. Tetapi juga diberikan insentif ekonomi seperti bantuan permodalan, akses pasar, dan pendampingan, yang dikelola secara klaster.

Dengan sistem klaster, lanjutnya, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu agar skala ekonominya meningkat. Satu klaster bisa saja terdiri dari dua atau tiga desa. Tergantung dari luas lahan yang ada serta jumlah petani yang tinggal di desa tersebut.

Baca Juga : KLHK Dukung Kesetaraan Gender dalam Pengelolaan SDA

Melalui sistem klaster ini akan mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan demikian, dapat tercapai skala ekonomi yang memadai. Pemilihan tanaman budidaya serta pengelolaan hasil panen pun menjadi lebih baik.

Kemudian, untuk menjamin kelangsungan pendapatan petani atau penggarap dari waktu-ke-waktu, pemerintah merancang komposisi pemanfaatan lahan yang ideal. Dalam waktu yang bersamaan, petani dapat menanam jenis tanaman tahunan. Misalnya, tanaman kopi dan karet, serta tanaman musiman, seperti nanas dan jagung.

Sementara untuk menjaga kecukupan pendapatan petani atau penggarap, pemerintah merancang komposisi bagi-hasil yang adil. Dengan demikian keuntungan hasil pengelolaan budidaya di lahan perhutanan sosial lebih dinikmati oleh petani.

SK kepada para Ketua Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial ini diberikan dalam bentuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan Skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Baca Juga : Sukses Restorasi Hutan di Korsel Dapat Diadopsi Indonesia

Menko Darmin juga melaporkan, pada lahan Perhutanan Sosial ini para petani menanam kopi, buah-buahan dan sayuran yang ditanam dengan sistem tumpang sari atau agroforestry, yaitu dengan mengombinasikan pohon berkayu minimal 50%.

“Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 105 Tahun 2018, kami juga memastikan rehabilitasi hutan dapat dilaksanakan pada areal Perhutanan Sosial,” pungkasnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan