Gapperindo Usulkan HPP untuk Komoditas Rempah

Usulan HPP untuk Komoditas Rempah
(Buah pala termasuk yang diusulkan untuk diberlakukan HPP. Image : ist)

Pomidor.id – Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) menilai ada baiknya pemerintah juga memberlakukan sistem harga pokok produksi (HPP), terutama untuk komoditas rempah. Beberapa di antaranya yang bisa diberlakukan HPP adalah lada, kayu manis dan pala.

Dilansir dari Bisnis, Dewan Pengawas Gapperindo, Gamal Nasir, mengatakan pemberlakuan HPP untuk mencegah petani rempah mengkonversi lahannya ke komoditas lain.

“Untuk masalah konversi, harga harusnya diperhatikan pemerintah. Bentuk skema HPP, itu bisa saja diatur kalau pemerintah mau,” katanya, Senin (25/3).

Dengan demikain, menurutnya, pada saat harga berada di bawah HPP pemerintah turun untuk menyalurkan subsidi sehingga konversi lahan tidak terjadi. Maka itu pemerintah, lanjutnya, perlu menyusun kebijakan tersebut pada APBN.

Baca Juga : Kementan Dukung Sistem Berkelanjutan Produk Rempah Indonesia

Gamal mengatakan Vietnam dan Thailand saja berani melakukan hal itu untuk komoditas perkebunan unggulan seperti karet. Di mana ketika harga anjlok pemerintah melakukan penetrasi supaya harha terkerek naik.

Menurutnya Indonesia berpotensi melakukan hal serupa bila kebijakannya mendukung. Apalagi, rempah telah menjadi komoditas unggulan sejak abad 17 sebelum kelapa sawit dan karet menjadi primadona devisa.

“Kita dijajah Belanda karena rempah. Itu harusnya diberdayakan kembali. Rempah kita harus jaya kembali sesuai dengan yang kemarin dicanangkan presiden,” ujarnya.

Selama ini, lanjutnya, pemerintah kerap membantu dalam hal perbenihan. Alangkah baiknya itu disertakan dengan pendampingan kepada petani agar kualitas produksi meningkat. Alhasil mutu produksi diakui sebagai yang terbaik di dunia internasional.

Baca Juga : Rp 5,5 T untuk Kembalikan Kejayaan Rempah Nusantara

“Yang kita produksi sekarang hasil varietas pengembangan sudah lama, dari 20-30 tahun lalu. Pengembangan setelah itu sedikit, parsial dan tidak banyak. Tapi yang penting intensifikasi dan pendampingan,” tegasnya.

Kalau pun tidak ada APBN yang bisa digunakan untuk mengintensifikasi lahan perkebunan rakyat, Gamal berharap pemerintah mau menjadi inisiator agar pelaku usaha dan petani menjalin kemitraan.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan