border=

Jika Sekedar Komoditas Politik, Jangan Atasnamakan Petani & Peternak

Petani dan Peternak Bukan Sekedar Komoditas Politik
(Menjelang pemilu, petani dan peternak sering menjadi komoditas politik untuk meraup suara. Image : ist)
Pomidor.id – Banyaknya pihak atau kelompok yang mengatasnamakan petani dan peternak akhir-akhir ini, mulai membuat gerah para pelaku yang terlibat langsung di kedua sektor penghasil pangan tersebut. Pernyataan-pernyataan yang disinyalir lebih condong untuk komoditas politik itu dinilai sudah menyesatkan. Bukannya membantu memberikan solusi, pernyataan mereka justru memperkeruh masalah karena sering kali basis data dan argumennya tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir. Ia mengatakan, berbagai demo atau suara-suara yang kerap mengatasnamakan petani dan peternak menjelang pemilu dianggap lebih banyak muatan untuk komoditas politik.

Baca Juga : Penguatan Sektor Pertanian Berperan Entaskan Kemiskinan di Desa

 border=

“Statment statment mereka itu sangat tendensius. Menurut saya, bisa saja di tahun politik ini dicari-cari yang kurang-kurang terus (kelemahan pemerintah). Masalahnya, kalau mau bicara pertanian itu sangat luas sekali. Nah, saat ini yang perlu diihat adalah nawaitunya apa. Kalau nawaitunya selalu ingin menjatuhkan atau menyalahkan itu kan lain lagi,” kata Winarno.

Winarno menjelaskan, sektor pertanian tak hanya melibatkan pemerintah, petani dan peternak. Tapi juga ada yang dari kalangan akademisi seperti dosen dan pengamat.

“Sebagian pengamat dan dosen sering tidak merasakan apa yang dirasakan langsung peternak dan petani. Justru kalau menurut saya petani yang merasakan apa yang terjadi sesungguhnya. Beberapa Dosen dan pengamat yang lantang bicara itu sebaikya hanya kasih masukan langsung ke pemerintah saja. Jangan teriak teriak diluar”, katanya.

Baca Juga : Hukum Harga Telor Mengikuti Hukum Keseimbangan

Winarno menambahkan, sebaiknya semua pihak mampu menahan diri, tidak membuat gaduh dan menimbulkan tafsiran lain di masyarakat bawah. Kalau pun mau berbicara, lanjutnya, mustinya menggunakan data akurat dan penelitian mendalam di lapangan.

“Menurut saya di tahun politik ini harus bisa menunjukan data yang valid. Pemerintah termasuk Kementan (Kementerian Pertanian) kan pasti lengkap sekali informasinya. Bahkan terakhir ini kita sering ekspor. Jadi sebaiknya pihak yang mengkritik juga memakai data resmi,” pungkasnya.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan