border=

Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Dikritik Keras

Penandatangan Kesepakatan Perdagangan Bebas Indonesia-Australia
(IA-CEPA ditandatangani Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia, Simon Birmingham, dan Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita, di Jakarta, Senin (4/3). Image : AP)

Pomidor.id – Tidak seperti di Australia, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IA-CEPA), mendapat kritikan keras di tanah air. Perjanjian tersebut dipandang lebih banyak menguntungkan Australia ketimbang Indonesia. Koalisi masyarakat sipil untuk keadilan ekonomi mendesak pemerintah untuk tidak mensahkan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang perjanjiannya ditandatangani awal pekan ini.

Desakan disampaikan karena mereka memandang perdagangan bebas tersebut justru berpotensi merugikan Indonesia. Di sektor perdagangan, Kartini Samon, Peneliti dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi khawatir kebijakan tersebut justru membuat Indonesia akan kebanjiran barang impor asal Australia.

 border=

Menurutnya, kekhawatiran tersebut berdasarkan pada kondisi perdagangan Indonesia-Australia selama ini. Tanpa perjanjian perdagangan bebas, neraca dagang Indonesia dengan Australia selalu mencatatkan defisit.

Baca Juga : FTA Indonesia-Australia Angin Segar bagi Pertanian di Queensland

Data Kementerian Perdagangan pada 2015, 2016, 2017 dan 2018, defisit neraca dagang meningkat berturut-turut dari USD 1,13 miliar, USD 2,051 miliar, USD 3,484 miliar dan USD 3,02 miliar.

Untuk impor pertanian saja misalnya, impor selalu naik. Pada 2018 kemarin, total impor pertanian Indonesia dari Australia mencapai USD 5,16 persen.

Impor tersebut mencapai 33 persen dari total ekspor hasil pertanian Australia ke Indonesia. Padahal, pada saat bersamaan, Kartini mengatakan kebanyakan ekspor Indonesia ke Australia sudah banyak yang mendapatkan tarif 0 persen.

“Artinya dengan perjanjian ini, ya sulit dan tidak meningkatkan pasar sebelumnya. Sebaliknya, Indonesia justru akan lebih kebanjiran impor pangan,” katanya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Senin (4/3).

Baca Juga : Indonesia Tidak ‘Tutup Pintu’ bagi Produk Australia

Dari sektor peternakan, kesepakatan perdagangan bebas Indonesia-Australia dinilai juga berpotensi merugikan peternakan lokal serta menghambat pengembangan swasembada sapi.

Berdasarkan data BPS, tahun 2017 Indonesia mengimpor daging sapi sekitar 160 ribu ton. Dari impor tersebut, 53% berasal dari Australia.

Impor dilakukan karena peternak lokal hanya mampu menghasilkan 532 ribu ton daging sapi. Padahal kebutuhan daging sapi nasional mencapai 784 ribu ton.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan