Misi Gabungan Negara Produsen Minyak Sawit Temui Komisi Uni Eropa

Delegasi Negara Produsen Minyak Sawit Temui Uni Eropa
(Gabungan delegasi negara produsen sawit sampaikan keberatan ke Komisi Uni Eropa terkait pembatasan penggunaan kelapa sawit untuk Biofuel. Delegasi Indonesia diwakili Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Image : Dok Kemenko Perekonomian)
Pomidor.id – Gabungan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) bertandang langsung ke Belgia untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan biofuel Uni Eropa yang menganggap kelapa sawit bukan produk ramah lingkungan .

CPOPC diwakili oleh tiga negara produsen minyak sawit terbesar, yakni Indonesia, Malaysia dan Kolombia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin delegasi Indonesia, Malaysia dipimpin Tan Yew Chong, Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Primer Malaysia. Sedang Kolombia yang bertindak sebagai negara pengamat, diwakili oleh Felipe Garcia Echeverri, yang juga bertindak sebagai Duta Besar Kolombia untuk Kerajaan Belgia.

Keberangkatan para delegasi dalam misi gabungan adalah untuk menemui perwakilan Komisi Uni Eropa. Hal ini merupakan tindak lanjut keputusan yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-6 CPOPC tanggal 28 Februari 2019 di Jakarta.

CPOPC menentang keras Suplemen Resolusi petunjuk Tambahan 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act). Otoritas Uni Eropa sebelumnya membatasi penggunaan kelapa sawit untuk Biofuel.

Negara-negara Anggota CPOPC memandang Undang-undang yang anti kelapa sawit di Uni Eropa bertujuan untuk mengisolasi minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. Hal itu demi keuntungan minyak nabati lain seperti sunflower, rapeseed dan juga soyabean oil.

“Dalam pandangan kami, maksud dari undang undang yang diusulkan ini adalah untuk membatasi dan melarang semua minyak sawit di Uni Eropa untuk pengunaan biofuel melalui penelitian yang cacat secara ilmiah dengan mempergunakan ILUC (Indirect Land Use Change) perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung,” demikian pernyataan bersama CPOC, Selasa (9/4/).

Baca Juga : Ekspor Sawit Selamatkan Neraca Dagang RI dari Defisit

Menurut ketiga negara, kriteria yang dipergunakan dalam “Delegated Act”, tidak berdasar dan sengaja memfokuskan minyak kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi. Tapi tidak memasukkan penelitian lingkungan yang lebih luas terkait dengan budidaya minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed dan soyabean.

Undang-undang yang diajukan Komisi Uni Eropa dipandang CPOPC sebagai instrumen yang menghambat pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai misi PBB.

“Kami sangat menentang delegated act yang mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai produk yang tidak memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan karena ILUC yang berisiko tinggi,” lanjut rilis resmi CPOPC.

Baca Juga : Indonesia Ingin Bangun Kemitraan Sejajar dengan EU Soal Kelapa Sawit

CPOPC dengan tegas menyuarakan keprihatinan. Ini karena asumsi-asumsi yang didasarkan pada kriteria yang tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Juga bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

Argumentasi Uni Eropa bahwa undang-undang didasarkan pada alasan ilmiah dan lingkungan, dinilai sangat irasional. Komisi Uni Eropa juga menyimpulkan bahwa minyak kedelai dari sumber selektif telah dikategorikan sebagai ILUC risiko rendah. Padahal penelitian internal Uni Eropa menyimpulkan bahwa kedelai lebih bertanggung jawab terhadap deforestasi.

CPOPC akan menyampaikan kekhawatiran Pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas Uni Eropa. Harapannya agar membuka jalan solusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait. Termasuk pihak stakeholders sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari Uni Eropa.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan