Alokasi Pupuk Bersubsidi, Daerah Diminta Validasi Data Lahan Pertanian

Alokasi Pupuk Bersubsidi, Daerah Diminta Validasi Data Lahan Pertanian
(Kementerian Pertanian meminta Pemerintah Daerah memperbaiki data luas lahan pertanian untuk kepentingan penyaluran pupuk bersubsidi. Image : ist)

Pomidor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memvalidasi data luas baku lahan pertanian yang dimiliki. Hal ini untuk kepentingan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diberikan pemerintah.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, kesalahan data luas baku lahan pertanian ini memang terjadi di sejumlah daerah di hampir semua Provinsi. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jatah pupuk yang diterima daerah.

Muat Lebih

“Untuk sementara daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi memakai pupuk nonsubsidi sebagai pengganti pupuk subsidi pada musim tanam gadu ini. Sampai proses validasi diselesaikan masing-masing daerah,” ujar Sarwo Edhy, beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Lahan Pertanian di Kota Malang Tinggal 5,6 Persen

Hal itu disebabkan saat ini Kementerian Pertanian bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah memvalidasi lahan sawah yang dinolkan dari peta lahan pertanian.

Akibat dinolkannya data lahan sawah, sejumlah daerah tak lagi mendapat jatah pupuk bersubsidi.

“Contohnya terjadi di Lampung. Kami sudah mengunjungi Lampung Selatan, Tulangbawang, dan Mesuji untuk memvalidasi lahan pertanian yang dinolkan. Kenyataanya waktu kami berkunjung ke Lampung Selatan di titik koordinat yang dihapus. Ternyata masih ada lahan sawah 600 hektare,” kata Sarwo Edhy.

Ia menambahkan, dari segi volume ada sedikit pengurangan jumlah alokasi pupuk bersubsidi. Pasalnya Kementan harus menyesuaikan dengan hitungan BPS. Tahun ini alokasi yang disiapkan sebesar 9,1 juta ton dengan anggaran 29 triliun pada 2019.

Baca Juga : Pupuk Bersubsidi Hanya untuk Petani yang Tergabung Kelompok Tani

Namun pengurangan subsidi pupuk ini dikeluhkan. Sejumlah pemerintah daerah meminta revisi kebutuhan pupuk. Sebab jumlah kebutuhan para petani untuk bercocok tanam tersebut tidak sesuai dengan data yang disetorkan pemerintah daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan