border=

Stabilitas dan Ketahanan Pangan Prioritas Awal Presiden Terpilih

Stabilitas dan Ketahanan Pangan Prioritas Awal Presiden Terpilih
(Stabilitas harga dan ketahanan pangan perlu menjadi prioritas presiden terpilih di 100 hari pertama kepemimpinannya. Image : ist)
Pomidor.id – Isu pangan adalah salah satu hal yang menjadi perhatian dalam mengukur kinerja pemerintah. Siapapun yang terpilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah sepatutnya memprioritaskan stabilitas dan ketahanan pangan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya. Kenaikan harga beberapa komoditas pangan perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Demikian diungkapkan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman. Menurutnya ada tiga poin utama yang perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah terpilih pada 100 hari pertama yang terkait dengan stabilitas dan ketahanan pangan.

Poin pertama adalah perbaikan data pangan. Data pangan selama ini menjadi polemik karena berperan dalam jumlah komoditas pangan yang diimpor. Jika data pangan tidak dapat diandalkan, dikhawatirkan Indonesia impor pangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jumlah impor yang tidak tepat ini akan mempengaruhi harga di pasaran dan berpengaruh kepada kehidupan petani lokal dan masyarakat.

Hal ini terlihat pada data beras dan jagung. Data beras sudah dilakukan perbaikan pada Oktober 2018 lalu, tetapi tidak dengan data jagung, terutama jagung untuk pakan yang sangat penting dalam biaya produksi industri peternakan unggas. Jika jagung yang ada di pasaran tidak mencukupi dan tidak sesuai kondisi yang diharapkan industri, tentunya harga pakan akan semakin mahal. Imbasnya tentu pada kenaikan harga daging ayam dan telur.

Ilman menambahkan, biaya pakan berkontribusi pada 50-60% seluruh biaya produksi yang ada di industri peternakan unggas. Sehingga data jagung penting untuk diukur lebih akurat agar menghasilkan angka yang tepat untuk perumusan kebijakan.

Baca Juga : Kebijakan Terkait Pangan Harus Didukung Data yang Akurat

Sedang poin kedua yang perlu diprioritaskan adalah penurunan biaya produksi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan pangan.

“Seperti yang diketahui, harga beberapa komoditas pangan di Indonesia relatif mahal dibandingkan dengan harga di tingkat internasional. Harga daging sapi internasional rata-rata berada di kisaran Rp 60.000/kg. Sedangkan di Indonesia harganya bisa mencapai Rp 80.000-Rp 120.000/kg. Harga gula juga terpaut jauh dimana di tingkat internasional harga hanya sekitar Rp 4.000-Rp 5.000/kg, sedangkan harga di tingkat lokal mencapai Rp 2.000-Rp 14.000/kg. Semua ini rata-rata pada 2017-2018 yang lalu. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah biaya produksi yang cukup mahal,” tuturnya.

Daging Sapi
(Harga daging sapi di Indonesia yang lebih mahal dibanding harga internasional karena tingginya biaya produksi. Image : ist)

Peran pemerintah untuk memulai menggalakan program subsidi melalui skema yang sudah ada seperti Kartu Tani patut diapresiasi. Namun sebaiknya hal ini lebih tepat ditujukan ke berbagai jenis pelaku industri jenis pangan lainnya tentunya dengan penyesuaian dengan kebutuhan sektor masing-masing. Fokus Kartu Tani adalah subsidi pupuk yang lebih tertarget dan sejauh ini pelaksanaannya cukup lancar.

Dukungan pemerintah juga perlu diarahkan ke industri gula yang notabene memiliki berbagai kendala teknis karena memang rata-rata usia pabrik yang sudah tua sehingga tidak cost-efficient dalam memproduksi gula. Perlu diketahui, sekitar 65% Pabrik gula di Indonesia berusia di atas 100 tahun apabila mengacu pada informasi yang pernah disampaikan Kementerian Perdagangan.

Baca Juga : Distribusi Beras Dari Daerah Surplus ke Minus Terganjal Regulasi

Poin terakhir yang sepatutnya menjadi fokus adalah untuk mendorong kelancaran distribusi pangan dari daerah produksi ke pasar. Hingga saat ini, masih dapat ditemukan kendala dalam distribusi pangan. Berkaca pada keputusan impor bawang putih saja yang perizinannya sangat mepet dengan waktu bulan Ramadan, menandakan adanya kendala birokrasi yang perlu diatasi agar arus barang masuk juga lancar demi menjaga kestabilan harga.

“Tentunya impor perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai petani lokal dan juga konsumen. Dalam hal ini, timing impor perlu diperhatikan dan agar tidak ada hambatan yang berarti. Regulasi yang ada perlu ditinjau ulang dan juga lebih transparan agar tidak perlu timbul pertanyaan mengenai kejelasan tindakan impor yang akan diambil pemerintah,” tutup Ilman.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan