Kualitas Beras Serapan Bulog Perlu Ditingkatkan Agar Dapat Bersaing di BPNT

Kualitas Beras Serapan Bulog Perlu Ditingkatkan untuk Bersaing di BPNT
(Beras Bulog berkualitas buruk akan kalah bersaing dan tak dilirik masyarakat penerima BPNT. Image : ANTARA)
Pomidor.id – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, agar dapat bersaing dalam skema baru Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), kualitas beras serapan Bulog harus terus ditingkatkan.

Apalagi Bulog bukan satu-satunya pemasok beras dalam BPNT dan skema kartu Sembako Pangan Murah. Dengan meningkatkan kualitas beras serapan, Bulog tidak perlu khawatir pendistribusian berasnya akan terganggu.

“Peningkatan besaran dana bantuan ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah agar rumah tangga dapat semakin banyak memilih kebutuhan bahan makanan pokok untuk menyajikan makanan yang lebih bermanfaat bagi keluarga mereka. Nasi merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Tentunya dana itu sudah hampir pasti akan digunakan untuk membeli beras sebagai kebutuhan pokok utama.Yang perlu diperhatikan oleh Bulog adalah bagaimana agar beras Bulog menjadi pilihan utama pembelian masyarakat,” jelas Galuh.

Muat Lebih

Ia menambahkan, angin segar muncul saat Bulog diberi kewenangan Menteri Sosial untuk mengalokasikan sebagai besar beras serapannya ke skema BPNT ini, sebagai pengganti pengalokasian beras Rastra yang akan diberhentikan dalam waktu dekat. Namun penyerapan beras Bulog masih terhambat Harga Pokok Penjualan (HPP). Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 yang artinya implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.

Baca Juga : Penerapan HPP Bisa Hambat Target Serapan Beras Bulog

Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp 3.700,00 per kilogram, dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050,00 per kilogram. Angka ini sedikit berada di bawah hasil survey IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan biaya produksi padi mencapai Rp 4.082/kilogram pada 2014.

Untuk itu, Bulog perlu diberikan standar HPP gabah kering panen yang lebih bersaing.

“Harga patokan yang cenderung rendah ini akan berdampak pada serapan beras oleh Bulog yang mana kualitas berasnya tidak terlalu disukai oleh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, walaupun beras Bulog sudah masuk skema BPNT, masyarakat masih memilih untuk membeli beras kualitas bagus yang bukan berasal dari Bulog,” ungkapnya.

Baca Juga : Distribusi Beras Dari Daerah Surplus ke Minus Terganjal Regulasi

Pemerintah perlu mengevaluasi besaran HPP dan melihat realitasnya apakah besaran masih sesuai dengan keadaan saat ini atau tidak. Jalur pendistribusian beras yang dipersempit harus dimaksimalkan oleh Bulog untuk menyediakan beras yang berkualitas baik.

Selain itu, pemaksimalan pendistribusian beras Bulog juga dapat dioptimalkan oleh skema operasi pasar Bulog. Kehadiran Bulog masih sangat diperlukan untuk dapat membantu pemerintah memasok beras bagi konsumen. Pemerintah dan Bulog harus saling bersinergi agar dapat menjaga dan menyalurkan pasokan beras yang memadai baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan