RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Berpihak ke Petani Kecil

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Berpihak kepada Petani Kecil
(Petani kecil yang gagal panen akibat bencana alam termasuk yang akan dilindungi dalam RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Image : ist)
Pomidor.id – Kementerian Pertanian (Kementan) segera melakukan sosialisasi ke stakeholder sektor pertanian setelah disahkannya RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kedua RUU tersebut merupakan inisiatif DPR RI.  

“Penyusunan RUU ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan peran petani dalam pembangunan pertanian dengan tidak mengesampingkan perlindungan kepada masyarakat,” ungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika membuka kegiatan sosialisasi kedua RUU tersebut di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Rabu (25/9).

Amran menegaskan pemerintahan Jokowi memiliki komitmen kuat berpihak kepada petani kecil. Tak hanya terlibat dalam penyusunan RUU yang berpihak kepada petani kecil. Pemerintah melalui Kementan juga telah melakukan sejumlah program terobosan yang menitikberatkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan petani.

“Kami melakukan refocusing anggaran Kementan. Rehab kantor senilai Rp 200 miliar kami cabut. Sekarang anggaran kami fokuskan untuk sarana dan prasarana pertanian. Semua itu dilakukan untuk membantu petani,” jelas Amran.

Baca Juga : Pertanian Konservasi Bantu Petani Kecil Atasi Perubahan Iklim

Melalui RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Amran memastikan petani kecil akan semakin dilindungi. Sesuai ketentuan dalam RUU tersebut, pemerintah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil berlahan sempit yang budidaya tanamannya gagal panen karena bencana alam.

“Sebagaimana diatur dalam pasal 57, Pemerintah pusat dan daerah wajib berupaya untuk meringankan beban petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian,” tandas Amran.

Petani kecil pun akan mendapatkan prioritas dalam subsidi pupuk. Pada RUU yang baru, disebutkan Pemerintah dan Pemda dapat mendanai sarana budidaya pertanian untuk petani kecil sesuai dengan program pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan, pemberantasan narkoba, penanggulangan terorisme dan subsidi pupuk.

“Jadi tidak benar bila dikatakan RUU ini tidak berpihak pada petani kecil. Pemerintah mengatur ini agar ruang inovasi petani terbuka dan dilindungi UU,” tegas Amran.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan