Sistem Pembelian Tebu Beli Putus Untungkan Petani dan Pabrik Gula

Sistem Pembelian Tebu Beli Putus Untungkan Petani dan Pabrik Gula
(Dengan sistem pembelian tebu atau beli putus, petani akan mendapatkan harga yang jelas. Image : Dok Kementan)
Pomidor.id – Pemerintahan melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dalam hal ini Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan membuat gebrakan dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 593/TI.050/E/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT).

Dengan keluarnya surat edaran ini mekanisme sistem SPT akan menggantikan mekanisme sebelumnya, yaitu Sistem Bagi Hasil (SBH) yang sudah berjalan.

Pihak Dirjen Perkebunan mengatakan, Kementan berupaya melalui sistem pembelian tebu atau beli putus ini petani bisa mendapatkan harga yang jelas. Pasalnya, dengan sistem yang dulu, mekanismenya berbeda.

“Sebelumnya, petani kan belinya dengan gula yang digiling. Tebu dibawa ke pabrik gula kemudian digiling, nanti sekian persen dari gula itu jadi ongkos giling. Nah, sekarang petani benar-benar menerima pembayaran atas tebunya, tidak harus menunggu rendemen lagi,” ujar Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan, Agus Wahyudi dalam pers rilis, Kamis (19/9).

Agus menyampaikan bahwa mekanisme SPT merupakan suatu cara pembelian Tebu milik petani oleh Pabrik Gula (PG) yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan kualitas tebu. Kualitas tebu yang dimaksud adalah tingkat kemanisan, kebersihan, dan kesegaran tebu pada saat diterima di PG. Sistem beli putus tebu ini artinya petani tidak lagi menanggung situasi rendemen di PG.

Baca Juga : Biaya Produksi Tinggi Sebabkan Harga Gula Mahal

Mekanisme beli putus ini ditetapkan berdasarkan Harga Pembelian Tebu Pekebun (HPP) ditetapkan sebesar Rp 510.000/ton pada tingkat rendemen 7%. Jika rendemen lebih tinggi atau kurang dari 7%, maka harga tebu disesuaikan secara proposional.

Lebih lanjut, perhitungan SPT dapat dihitung dengan rumus (R/7% X 510/kg). Pembayaran yang dilakukan PG sesuai dengan kualitas tebu paling lambat tujuh hari setelah tebu diterima oleh PG.

“Skema baru membuat hubungan PG dan petani menjadi transaksional atau murni jual-beli biasa,” tutur Agus.

Menurutnya, pada musim giling tahun 2019 ini rendemen harian petani rata-rata 9–10%. Bila dikalkulasikan, petani akan memperoleh pendapatan Rp 651.000/ton–Rp 721.000/ton.

Baca Juga : Indonesia Berpotensi Besar Capai Swasembada Gula

Agus berharap petani memperoleh hasil sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan. Dengan kata lain petani akan memperoleh pendapatan sesuai dengan hasil rendemen yang mereka peroleh. Setelah itu petani akan memperoleh hasil paling lambat tujuh hari setelah penerimaan tebu oleh PG.

“Kita sedang merancang Permentan yang mengatur tentang kemitraan dan beli putus yang diharapkan akan terealisasi secepatnya. Sehingga petani tebu juga akan terlindungi dan petani akan lebih maju tentunya,” tutup Agus.

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan