Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Kembangkan Kakao Berkelanjutan

Tingkatkan Daya Saing, Pemerintah Kembangkan Kakao Berkelanjutan
(Pemerintah akan mengembangkan kakao berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing kakao rakyat. Image : NPR)
Pomidor.id – Untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing kakao rakyat, pemerintah mengembangkan kakao berkelanjutan dengan lahan seluas 477 ribu ha pada tahun 2019. Kakao ini dikembangkan melalui kegiatan utama berupa perluasan, peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyono, megatakan bahwa pada tahun 2019 ini telah dialokasikan pengembangan kakao berkelanjutan seluas 7.730 ha melalui kegiatan peremajaan dan perluasan yang didukung operasional substation dan pilot project fertigasi kakao. Selain itu, telah diluncurkan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR), khusus perkebunan, untuk mendorong petani/pekebun dalam mengembangkan budidaya kakao.

Menurutnya, ada beberapa faktor pendukung potensi kakao di tanah air bisa ditingkatkan produksi dan kualitasnya. Di antaranya, Indonesia  memiliki areal lahan cukup luas yang sesuai untuk kakao. Faktor lainnya adalah minat pekebun cukup tinggi dan tersedianya bahan tanam unggul.

Muat Lebih

“Dalam pengembangan kakao juga ada dukungan berupa paket teknologi dari pemerintah dan tersedianya SDM peneliti yang berkualitas,” ujar Kasdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/10).

Kasdi melihat, kakao juga menjadi komoditas sosial. Artinya, usaha perkebunan kakao tersebut hampir 97% diusahakan perkebunan rakyat yang melibatkan sekitar 1,7 juta kepala keluarga (KK). Bukan hanya itu, komoditas kakao juga mempunyai nilai ekonomis tinggi karena memberikan sumbangan dalam perolehan devisa sebesar USD 1,24 milyar.

Lantaran memiliki potensi ekonomi besar dan sebagai penghasil devisa negara, pemerintah terus mendorong kinerja kakao nasional dengan cara meningkatkan produktivitas kakao yang ditanam pekebun.

“Kalau dipandang dari aspek agribisnis, performance komoditas kakao cukup prospektif. Sebab, saat ini tren pertumbuhan konsumsi dunia cenderung meningkat signifikan,” kata Kasdi.

Bahkan menurut Kasdi, komoditas kakao memiliki potensi pasar lokal dan peluang pasar ekspornya luar biasa. Sejumlah negara seperti Eropa, Amerika Serikat (AS), Asia (Singapura dan Malaysia), dan sejumlah negara lain seperti Timur Tengah juga meminati produk kakao Indonesia.

“Sayangnya, yang dijual atau diekspor itu sebagian besar berupa biji kakao. Padahal, petani bisa menjual kakao yang sudah diolah sehingga bisa mendapat nilai tambah,” papar Kasdi.

Baca Juga : Pemerintah Upayakan Genjot Ekspor Kakao Indonesia ke Uni Eropa

Naik Tiga Kali Lipat

Guna meningkatkan produktivitas kakao, pemerintah akan mendorongnya dengan penggunaan bibit unggul. Artinya, di hulunya sudah disiapkan dengan benih (bibit, red) unggul yang potensi produksinya bisa 3 kali lipat dibanding saat ini.

“Jadi, di hulunya akan kita dorong melalui program BUN 500 untuk lima tahun ke depan,” ujar Kasdi.

Menurut Kasdi, kebun benih unggul tersebut akan dibangun di sekitar kawasan perkebunan (kakao). Dengan cara tersebut, petani atau pekebun akan lebih mudah mendapatkan benih unggul.

“Apabila ketersediaan bibitnya dikembangkan di sekitar sentra kebun rakyat, budidayanya akan lebih efisien. Dengan begitu, petani ke depan akan mampu bersaing,” ujarnya.

Kasdi mengakui bahwa budidaya kakao baik di hulu maupun hilir juga perlu penanganan lebih intensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Karena itu, ia mengingatkan agar segenap stakeholder  untuk selalu waspada terhadap perubahan perilaku organisme penganggu tanaman(OPT) sebagai dampak dari perubahan iklim.

Biji Kakao
(Sebagian besar kakao yang diekspor masih berupa biji. Padahal jika diolah, nilai tambahnya jauh lebih besar. Image : Chocolate)

Baca Juga : Pemerintah Perlu Bantu Peremajaan Perkebunan Kakao Rakyat

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya, adanya serangan OPT dan belum diimplementasikannya Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten, terjadinya degradasi tanah, rendahnya penanganan pascapanen, dan sebagian besar biji kakao belum difermentasi.

Apalagi, dari luasan kebun kakao yang dikelola petani sudah banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif sehingga perlu penanganan khusus. Begitu juga dengan kurangnya intensitas pemeliharaan kebun (terutama perkebunan rakyat), juga perlu diperhatikan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan