Hindari Salah Kelola Dana Desa, Kemendes PDTT Gandeng Kejagung

Kemendes PDTT gandeng Kejagung untuk hindari salah kelola dana desa
(Mendes PDTT, Eko Putro bersama Jaksa Agung, HM Prasetyo, menandatangani nota kesepahaman untuk mengawal agar tidak sampai terjadi penyimpangan atau salah kelola dana desa. Foto : kemendesa.go.id)

Pomidor.id – Ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Kejaksaan Agung, disambut baik Eko Putro Sandjojo. Menurut Mendes, kerjasama dalam bentuk peningkatan pendampingan, pengawasan dan pengawalan tersebut, dapat membuat penggunaan dana desa lebih fokus sekaligus menghindari terjadinya salah kelola dana desa yang tidak perlu.

Link Banner

“Adanya kerjasama ini untuk membantu kepala desa untuk tidak takut kalau tidak korupsi dan jika bersifat administratif tidak dikriminalisasikan,” ujarnya saat penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kemendes PDTT di Ruang Sasana Pradana Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3).

Menteri Eko menambahkan, optimalisasi pendampingan dan pengawasan secara bersama menjadi kunci untuk menekan penyelewengan atau salah kelola dana desa. Sebagai catatan, dari 74 ribu desa di Indonesia, terdapat sekitar 76 kasus yang sudah diketok di meja hijau.

“10 ribu itu laporan yang masuk ke Satgas Dana Desa. Laporan itu bukan hanya pelaporan penyelewengan, melainkan laporan Kades dikriminalisasi. Juga ada usulan-usulan dan masukan. Kalau ada masalah bisa melaporkan ke ke Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pemberdayaan Desa, atau Satgas Dana Desa dengan melapor ke Call Center 1500040. Dalam waktu 3×24 jam akan melakukan pendampingan,” tambahnya.

Baca Juga : Kemendes : Ada Ribuan Laporan Masyarakat Terkait Dana Desa

Sementara itu, Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan, penyimpangan atau salah kelola dana desa yang sering terjadi adalah penerimaannya yang tidak sesuai dengan jumlah, tidak sesuai dengan peruntukkan, markup serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Untuk menekan penyelewengan tersebut, pihaknya terus melakukan pendampingan.

“Kami telah menginstruksikan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan sosialisasi dana desa dan wajib memosisikan diri sebagai fasilitator dan pengawal,” terangnya.

Bentuk pendampingannya, lanjut Prasetyo, yaitu memberikan arahan mengenai bagaimana mengelola dana desa, merencanakan serta mekanisme pelaksanaan program-program. Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di pusat atau daerah juga akan terjun langsung untuk sama mendampingi.

Karena itu pihaknya akan mengerahkan 10 ribu jaksa di seluruh Indonesia. Selain itu, para Kades nantinya juga akan dikumpulkan di kantor kejaksaan negeri yang ada di seluruh Indonesia. Para Jaksa akan memberikan penyuluhan, pemahaman, serta pengawasan supaya dana desa dikelola, direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Sumber : Kemendes PDTT

Be the first to comment

Leave a Reply