Acungan Jempol untuk Perang Melawan Mafia Pangan

Mafia Pangan
(Mafia pangan yang berkolaborasi dengan aparat pengambil kebijakan terkait impor ugal-ugalan, menjadi salah satu penyebab kisruhnya masalah pangan di Indonesia. Image : Harian Terbit)
Pomidor.id – Acungan jempol tak hanya untuk ancaman pemecatan terhadap mereka yang bermain-main anggaran. Namun juga pada tekad Kementerian Pertanian yang menabuh genderang perang melawan mafia pangan.

Hal ini diutarakan pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Trilogi, Muhamad Karim. Menurutnya kisruh pangan di Indonesia salah satunya adalah akibat kolaborasi antara mafia pangan yang memanjakan harga dan pengambil kebijakan. Khususnya yang mendorong dilakukannya impor beras dengan alasan untuk stabilisasi harga dan cadangan nasional. .

“Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia ini memang bagaikan melawan tembok. Tapi hasilnya sudah tampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan para mafia ini tak ubahnya perang melawan mafia narkoba,” ujar Karim dalam rilis yang diunggah laman resmi Kementerian Pertanian.

Muat Lebih

 border=

Ekonom yang juga Dewan Pembina Indonesia Food Watch ini menambahkan agar pengamat atau media jangan selalu menyerang Mentan.yang terlibat dalam perang melawan para mafia di sektor pangan.

Saat ini Mentan memang tengah gencar menggalakkan program swasembada pangan untuk beberapa komoditas strategis Indonesia. Ketegasan Mentan adalah upaya untuk melindungi jutaan perut bangsa ini, dan karenanya perlu dukungan banyak pihak.

Baca Juga : Himaskultura Puji Sikap Tegas Terhadap Importir Benih Bawang Putih Palsu

Sementara itu, dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Mentan yang berhasil menekan inflasi bahan pangan dalam 4 tahun terakhir. Dari 10.56 persen pada tahun 2014 menjadi 1.26 persen pada akhir 2018, dan menggenjot ekspor pertanian yang meningkat mencapai 29 persen.

Bambang juga menyambut positif upaya gencar Menteri Amran yang bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi dan perang terhadap mafia pangan. Bambang menyatakan DPR siap memback-up upaya-upaya yang dilakukan oleh Mentan dalam mencapai kedaulatan pangan.

Sejauh ini, Mentan sudah melakukan mengambil tindakan kepada 1.401 pegawai Kementan melalui demosi, mutasi dan bahkan pecat. Dua pejabat Eselon I diberhentikan karena terindikasi korupsi. Hal ini untuk memastikan Kementan kredibel dan dipercaya untuk menghabisi mafia pangan.

Baca Juga : Industri Pertanian Sudah Mendesak, Bos

Selain itu, sejak 2017, Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terdiri dari Mabes Polri, Kementan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama untuk memberantas mafia pangan dan tindak penyimpangan distribusi pangan lainnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan